KLIKSANDI.COM, Makassar — Perputaran uang dari program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulsel diprediksi bisa tembus Rp8,4 Triliun per tahun. Hal itu disampaikan Ketua Umum Gapembi, Alven Stony saat melantik pengurus Gapembi Sulsel di Hotel Claro, Senin, 9 Februari 2026, malam.

Alven mengatakan, saat ini di Sulsel, sudah ada 400 SPPG yang resmi beroperasi. Dari jumlah ini saja, pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp400 miliar ke Sulsel setiap bulannya.

Rencananya, jumlah SPPG di Sulsel akan bertambah menjadi 700 SPPG dalam waktu dekat ini. Jika 700 SPPG ini beroperasi, maka dipastikan perputaran uang di Sulsel bisa menembus Rp8,4 Triliun per tahun.

“Kalau 700 (SPPG) itu beroperasi, berarti Rp700 miliar satu bulan dana pusat masuk ke MBG di Sulsel. Kali 12 (bulan) berarti Rp8,4 triliun,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal tersebut disampaikan Pelaksana harian (Plh) Deputi Sistem Tata Kelola BGN RI, Ermia Sofiyessi saat pelantikan pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi) Sulsel di Hotel Claro Makassar, Senin (9/2).

Yessi mengatakan tahun 2026, BGN fokus pada peningkatan kualitas SPPG di Indonesia. Salah satu fokus yakni pemenuhan SLHS yang merupakan syarat umum pendirian SPPG.

“Fokus 2026 adalah fokus peningkatan kualitas dari SPPG. Salah satunya adalah, bagaimana SPPG tersebut dapat memenuhi sertifikasi SLHS yang menjadi perssyaratan umum atas pendirian dari SPPG tersebut,” ujarnya kepada wartawan.

Yessi mengungkapkan saat ini baru ada 279 SPPG di Sulsel yang sudah mengantongi SLHS. Padahal, BGN menargetkan ada 702 SPPG di Sulsel yang memiliki SLHS.

“Dari 702 target yang harus dilakukan saat ini, mungkin sekitar 500 yang operasional itu 279 sudah memenuhi SLHS,” ungkapnya.

Terkait imbauan BGN soal SLHS, Alven menyebut tidak ada masalah. Meski demikian, untuk pengurus SPPG harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota.

“Terkadang ada kabupaten-kota yang responsif, ada juga yang tidak. Alhamdulillah kelihatannya hampir 90% responsif,” sebutnya.

Ia memberi contoh Pemerintah Kota Kendari yang responsif terhadap pengurusan SLHS bagi SPPG. Ia mengaku sebelum pelantikan DPW Gapembi Sultra, belum ada SPPG yang mengantongi SLHS.

“Tetapi dengan informasi yang kami berikan, ternyata hari ini (SLHS) semua sudah terbit. Artinya Gapembi sudah ikut mendorong atas mandatori yang ada ini,” ucapnya.(egg)