KLIKSANDI.COM, Bantaeng — Warna partai sangat kentara di seleksi direktur dan Dewas PDAM Bantaeng. PKS dan Golkar sebagai partai yang mengusung Fathul Fauzi Nurdin dan H Sahabuddin di Pilkada 2024 lalu mendapatkan “jatah” jabatan.

Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzi Nurdin akhirnya menunjuk direktur PDAM Bantaeng. Dia adalah Suwardi. Suwardi diketahui menjabat sebagai sekretaris PKS Bantaeng.

Bupati juga menunjuk dewan pengawas PDAM. Dia adalah M Darwis yang diketahui adalah kader partai Golkar. Baik Suwardi dan Darwis, keduanya dikenal tidak pernah berpengalaman memimpin perusahaan daerah sebelumnya.

Selain melantik Direktur dan Dewas PDAM, Bupati Bantaeng juga menunjuk Ikbal Noor sebagai direktur Direktur PT Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda). Ikbal Noor diketahui adalah nama baru di Bantaeng. Acara pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Rabu, 21 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Uji Nurdin menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan daerah.

“PDAM dan Perseroda merupakan bagian vital dari struktur Pemkab Bantaeng. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Khusus kepada Suwardi yang baru saja menjabat sebagai Direktur Perumda Tirta Air Minum, Uji Nurdin berharap agar segera bergerak cepat mengatasi persoalan air bersih di Bantaeng.

“Air adalah kebutuhan pokok. Masih ada wilayah yang kesulitan akses air bersih. Ini tantangan besar, tapi saya yakin kita bisa menanganinya bersama,” tambahnya.

Pelantikan ini merupakan hasil seleksi terbuka yang dilakukan oleh Tim Seleksi BUMD. Dari proses tersebut, dua nama tersisa sebagai calon Direktur Perseroda yakni Muh. Iqbal Noor dan Aryadi Arsal. Untuk posisi Direktur Perumda, kandidat yang lolos hingga tahap akhir yaitu Andi Adriadi, Haeril Razak, dan Suwardi. Sementara calon Dewan Pengawas terdiri dari Haeril Razak, Darwis, dan Ilyas.

Pada kesempatan tersebut, Uji Nurdin juga menyampaikan terkait Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, penetapan ini membuka peluang besar bagi Bantaeng untuk tumbuh menjadi daerah maju dan mandiri.

“Kawasan industri ini berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Kita harus manfaatkan kesempatan ini secara maksimal,” tegasnya.

DPRD Tidak Direken

Sebelumnya, DPRD Bantaeng mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses seleksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menjadikan jika seleksi BUMD terkesan menjadi ajang politik balas jasa.

Sejumlah nama yang lolos berkas administrasi diketahui adalah kader Partai PKS dan Golkar

“Kami di DPRD sendiri tidak dilibatkan dalam proses seleksi BUMD ini. Kami cuma dengar tiba-tiba ada yang lolos seleksi. Karena proses seleksi ini tertutup, maka seleksi ini kami anggap terkesan sebagai ajang politik balas jasa,” kata Legislator Partai Demokrat, Misbahuddin Basri, beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, DPRD semestinya ikut dilibatkan dalam proses seleksi ini. Seharusnya, ada proses fit and propertest di DPRD agar DPRD bisa mendapatkan gambaran seperti apa kemampuan manajemen perusahaan para kandidat tersebut.

“Jangan sampai, orang-orang yang tidak layak memimpin BUMD ini. Atau jangan sampai ada orang yang mau diloloskan di posisi tertentu, bukan karena kemampuannya, tetapi karena ada barter jabatan,” kata Misbahuddin.

Dia menyebut, Eksekutif dan Legislatif sebenarnya adalah sebuah kesatuan. Apa yang dilakukan oleh eksekutif akan dipertanggung jawabkan di legislatif dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh eksekutif hendaknya melibatkan legislatif.

“Ini kami tidak dilibatkan sama sekali. Eksekutif terkesan seperti mau menentukan sendiri siapa yang mau ditempatkan,” kata Misbahuddin.(eng)