KLIKSANDI.COM – Tel Aviv — Kabinet Keamanan Israel pada Kamis (7/8/2025) malam waktu setempat menyetujui rencana militer bertahap untuk merebut kendali penuh atas Jalur Gaza. Menurut laporan sejumlah media Israel, skema ini berpotensi menyebabkan pemindahan paksa hingga satu juta warga Palestina dalam kurun waktu lima bulan ke depan.

Fase awal operasi akan memfokuskan pada pendudukan penuh Gaza City, pusat pemerintahan dan aktivitas militer Hamas, sebelum diperluas ke seluruh wilayah Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan langkah ini bertujuan “menghancurkan infrastruktur Hamas” dan “menciptakan zona keamanan” di wilayah tersebut.

Ia menegaskan Israel tidak berencana memerintah Gaza secara permanen, melainkan akan menyerahkan kendali kepada “kekuatan Arab yang bersahabat” setelah operasi selesai.

Namun, rencana ini memicu gelombang kritik. Kepala Staf Umum IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan menentang kebijakan tersebut karena khawatir mengancam keselamatan sandera yang masih ditahan Hamas, memperburuk krisis kemanusiaan, serta menimbulkan beban berat bagi pasukan Israel yang sudah bertempur berbulan-bulan.

Di dalam negeri, keluarga sandera dan kelompok masyarakat sipil juga mengecam kebijakan ini. Mereka khawatir operasi skala besar akan mengurangi peluang penyelamatan para sandera dan memicu penderitaan lebih luas bagi warga sipil Gaza.

Sementara itu, komunitas internasional dan LSM kemanusiaan memperingatkan bahwa pemindahan massal warga Palestina akan melanggar hukum humaniter internasional dan memperparah situasi yang sudah kritis.

Sejak awal konflik terbaru pada Oktober 2023, lebih dari 2 juta penduduk Gaza hidup di bawah blokade ketat, dengan akses terbatas pada pangan, air, dan layanan kesehatan.

Jika rencana pendudukan penuh ini berjalan, banyak pihak khawatir krisis kemanusiaan di wilayah tersebut akan mencapai titik terburuk dalam sejarahnya.