KLIKSANDI.COM, Jakarta — Riak di tubuh DPP Partai Golkar mulai terasa. Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kini mencuat. Nama Meutya Hafid muncul sebagai kandidat calon ketua umum.

Seperti yang dilansir Herald, isu ini mencuat bersamaan dengan desas-desus pencopotan Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Golkar. Gelombang dorongan Munaslub dinilai tak lepas dari dinamika internal partai berlambang pohon beringin yang mulai merespons arah politik nasional pasca-pemilu dan menjelang reshuffle kabinet.

Sumber internal menyebut restu untuk pelaksanaan Munaslub mengalir dari lingkaran kekuasaan yang menginginkan penyegaran di tubuh Golkar agar sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nama Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, mencuat sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Bahlil. Namun, riwayat politik Nusron menuai sorotan. Pada Pilpres 2014, Nusron diketahui mendukung pasangan Jokowi-JK saat Golkar justru berada di barisan Prabowo-Hatta.

Aksi politik itu berujung pada pemecatannya dari keanggotaan partai, meski kemudian direhabilitasi oleh kubu Agung Laksono. Kedekatan Nusron dengan Presiden Jokowi pun menjadi catatan penting yang memunculkan keraguan di kalangan elite Golkar.

Tak hanya Nusron, nama Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, juga masuk bursa calon ketua umum. Meutya dinilai memiliki posisi netral dan hubungan politik yang cukup harmonis dengan Presiden Prabowo.

Meutya sempat memimpin Komisi I DPR RI dan menjadi mitra kerja Kementerian Pertahanan saat Prabowo menjabat sebagai Menhan.

Jika Munaslub benar-benar dilaksanakan, banyak yang menilai Meutya punya peluang kuat menakhodai Golkar. Bahkan, Meutya bisa mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin partai tertua di Indonesia tersebut.

Sejumlah pihak internal menilai Munaslub dapat menjadi momentum untuk mengakhiri dominasi loyalis Jokowi dalam struktur Golkar. Dalam konstelasi politik pasca-pemilu 2024, partai ini diharapkan bertransformasi untuk mengamankan peran strategis dalam koalisi pemerintahan hingga Pilpres 2029.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar soal jadwal pelaksanaan Munaslub. Namun dinamika di internal partai terus menguat dan mengindikasikan adanya tekanan politik yang serius terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia.(egg)