KLIKSANDI.COM – Influencer Ferry Irwandi memberikan pernyataan tegas kepada Deddy Corbuzier, yang membuat artis sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu terdiam.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ferry menyusul ramainya putusan vonis 4,5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Tom Lembong, dalam kasus dugaan importasi gula di Kemendag.

“Om Deddy kok masih berani jadi pejabat, kalau aku enggak, bisa kena (kasus hukum) kapan pun,” ujar Ferry dalam siniar podcast YouTube Deddy Corbuzier yang tayang pada Rabu, 23 Juli 2025.

Ferry menilai, tidak menutup kemungkinan, podcast Deddy Corbuzier yang ditayangkan hari ini akan diperkarakan Kejaksaan RI pada 8 tahun mendatang.

“Hari ini podcast, 8 tahun nanti, who knows (siapa yang tahu)? Dicarinya yang lama,” terang Ferry.

Deddy Corbuzier, yang kini menjabat sebagai Stafsus Menhan RI, juga menjadi sorotan Ferry. Kreator konten itu menggambarkan Deddy sebagai pejabat negara yang, meskipun melakukan sesuatu yang ‘menyelamatkan negara’, pada akhirnya bisa dilihat ada kekurangan secara administrasi yang berujung pada kasus hukum.

“Seperti Pak Tom Lembong, tidak ada rekomendasi formal dari Kementerian Industri, ‘ini salah’, ‘bisa dipenjara nih’,” tutur Ferry.

Ferry melanjutkan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara 4,5 tahun kepada eks Mendag RI tersebut. Oleh sebab itu, Ferry mempertanyakan pejabat yang tidak merasa takut dengan ramainya vonis yang menjerat Tom Lembong.

“Kalau aku jadi pejabat, aku malah bingung, kenapa tidak deg-degan seperti ini. Kamu (Deddy) tahu lah, kasus ini. Ada satu kasus yang bisa terjadi kayak gini, kenapa malah santai-santai,” terangnya.

“Tom Lembong tahun 2016 mana tahu dia akan seperti ini. Dia orang pemerintahan, dia menteri presiden, salah satu orang kepercayaan, siapa yang menyangka? Itu menteri, mantan menteri saja bisa seperti itu, apalagi dirimu (Deddy),” imbuhnya, menutup perbincangan tersebut dengan analogi yang menusuk.

Pernyataan Ferry Irwandi ini menyoroti kerentanan pejabat publik terhadap jerat hukum, bahkan untuk tindakan yang dianggap bertujuan baik, jika terdapat kekurangan administratif. Ini juga memicu diskusi lebih lanjut mengenai iklim hukum bagi para pengambil kebijakan.(*)