KLIKSANDI.COM, Parepare — Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe mengaku akan mengadukan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Laporan itu terkait dengan sikap mangkirnya Wali Kota Parepare saat sidang paripurna di DPRD Parepare.

Taufan mengaku akan meminta Kemendagri memberikan teguran untuk Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Dia menyebut, sikap mangkir dan walk out sejumlah pejabat eksekutif Kota Parepare adalah sikap yang tidak elok.

“Saya bakal minta agar supaya dilakukan teguran kepada pemerintah daerah dalam melakukan rapat paripurna membahas APBD, serta mereka meninggalkan forum paripurna,” kata Taufan Pawe, Rabu (26/11/2025).

Taufan mengatakan aksi walk out pejabat Pemkot dalam rapat paripurna merusak harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, Pemkot dan DPRD merupakan mitra sejajar sehingga harus harmonis.

“Ini tidak menggambarkan kemitraan yang sejajar dan harmonisasi kemitraan apalagi ini kan tidak beretika. Nah paripurna itu adalah rangkaian dari pembahasan-pembahasan sebelumnya,” ujarnya.

Dia mengaku mangkirnya wali kota dan aksi walk out pejabat pemkot tersebut disuarakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemendagri. Taufan membeberkan, pejabat pemkot walk out gegara program bantuan seragam SMA tidak disetujui DPRD.

“Saya juga angkat di forum RDP, bahwa ini terjadi sebabnya itu karena kemungkinan besar eksekutif kecewa. Karena ada program penganggarannya untuk bagian sekolah anak SMA yang tidak sejalan pikirannya dengan Dewan. Kan itu domain Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Dia mengatakan Pemkot tidak boleh melakukan aksi walk out di rapat paripurna DPRD apapun alasannya. Menurutnya, sikap walk out menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di daerah.

“Tapi apapun keadaannya sebenarnya tidak boleh dia walk out. Jadi tidak bisa, jadi saya garis bawah itu adalah preseden buruk dan memperlihatkan gambaran bahwa tata kelola pemerintahan di kota Parepare tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dia pun meminta Kemendagri melakukan pembinaan kepada Pemkot Parepare atas sikap tersebut. Taufan berharap pihak eksekutif dan legislatif di daerah tidak berhadapan-hadapan.

“Jadi saya minta pemerintah daerah ditegur dan dilakukan pembinaan. Tidak boleh eksekutif berhadapan-hadapan dengan legislatif. Harus tercipta harmonisasi,” imbuhnya.(egg)