KLIKSANDI.COM, Makassar — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Hanura Sulsel bakal berujung pada aklamasi. Potensi itu terlihat setelah sterring Committee (SC) mengirim nama-nama calon ketua yang lolos administrasi ke DPP. Dengan begitu, DPP berpeluang menunjuk satu nama dan berakhir aklamasi.

Anggota Steering Committee (SC) Musda Hanura Sulsel, Safaruddin Ahmad, menyampaikan bahwa seluruh kandidat kini diberi ruang membangun komunikasi politik dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk Ketua Umum Partai Hanura.

“Partai Hanura adalah partai yang demokratis. Semua calon yang sudah kami verifikasi bebas membangun komunikasi ke pusat. Itu sah dan merupakan bagian dari dinamika internal,” ujar Safaruddin, Selasa (22/7/2025).

Enam nama yang dinyatakan lolos administrasi adalah:

• Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki
• Muhammad Hasan Basri Ambarala
• Ahmad Dg Tonang
• Andi Mappatunru
• Dr. Jack Sardes
• Abdullah Nanda

Nama-nama tersebut akan dibawa ke Jakarta pada 22–23 Juli untuk diserahkan langsung ke DPP Hanura.

Safaruddin menegaskan bahwa tidak ada lagi syarat dukungan minimal 30 persen dari DPC seperti pada Musda sebelumnya. Panitia Musda hanya bertugas melakukan verifikasi berkas dan menyampaikan nama kandidat ke pusat.

“Kalau DPP hanya merekomendasikan satu nama, maka Musda berjalan aklamasi. Tapi jika lebih dari satu, akan dilanjutkan ke tahap pemilihan,” jelasnya.

Dalam Musda nanti, total suara berjumlah 27, terdiri atas 24 suara DPC kabupaten/kota, satu suara DPD, satu suara Dewan Pengarah, dan satu suara dari DPP.

Namun, hanya kandidat yang mendapatkan rekomendasi resmi dari DPP yang berhak maju dalam pemilihan.

“Lengkap berkasnya tidak cukup. Harus ada rekomendasi DPP, itu syarat mutlak,” tegas Safaruddin.

Ia menyebut, komunikasi politik ke pusat menjadi ujian kecakapan kandidat dalam membangun kepercayaan dan menunjukkan kapasitas kepada pimpinan pusat partai.

“Yang mampu membangun komunikasi yang baik ke pusat tentu akan mendapat pertimbangan lebih. Itu bagian dari strategi politik yang sah,” ujarnya.

Safaruddin juga menegaskan bahwa Steering Committee hanya bertugas pada ranah administratif dan tidak ikut dalam proses lobi atau manuver politik para calon.(egg)