KLIKSANDI.COM, Jakarta – Enam Menteri Negara Koordinator atau Menko di kabinet merah putih mengajukan usulan kenaikan anggaran pada 2026. Usulan itu disampaikan di dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) dan komisi terkait di DPR RI pada Senin (7/7/2025).

Dari tujuh menko (menteri negara koordinator), enam di antaranya hadir dalam rapat tersebut. Mereka adalah Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kemudian, hadir pula Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Satu menko yang berhalangan hadir adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dikutip dari Antara, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, Airlangga telah menyampaikan izin untuk tidak hadir karena harus mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Lantas, siapa saja menko dan lembaga kementerian yang mengusulkan kenaikan anggaran 2026?

Menteri Prabowo yang mengusulkan tambahan anggaran 2026 Dari enam menko yang hadir, seluruhnya mengajukan kenaikan anggaran 2026. Paling tinggi, usulan anggaran 2026 disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, yakni Rp728,8 miliar dari pagu indikatif yang awalnya Rp126,5 miliar.

Berikut ini daftar menko yang mengusulkan kenaikan anggaran pada 2026 dan alasannya:

1. Menko Polkam Budi Gunawan

Menko Polkam Budi Gunawan mengusulkan anggaran senilai Rp 728,8 miliar untuk 2026. Nominal tersebut lebih tinggi dari pagu indikatif yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 126,5 miliar. Budi menyampaikan, anggaran tersebut bakal digunakan untuk membangun command center politik dan keamanan senilai Rp 250 miliar.

“Command center ini diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time,” kata Budi.

2. Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar. Dia mengatakan, kementeriannya membutuhkan total anggaran Rp500,1 miliar pada 2026, sedangkan pagu indikatif yang diperoleh sebesar Rp 223,9 miliar.

Menurut Cak Imin, kementeriannya memerlukan anggaran cukup besar demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia, yakni bebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif.

3. Menko Pangan Zulkifli Hasan

Menteri di Kabinet Merah Putih berikutnya yang meminta kenaikan anggaran adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulkifli mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 272 miliar. Sementara pagu indikatif kementeriannya untuk 2026 hanya Rp 137 miliar.

Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, total anggaran Kementerian Pangan adalah Rp 410 miliar. Menurut Zulkifli, usulan kenaikan anggaran dilakukan untuk menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih dan memantau kebutuhan pangan.

4. Menko PMK Pratikno

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno juga ikut mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp207,2 miliar dari total kebutuhan Rp314 miliar. Saat ini, pagu indikatif kementeriannya hanyar Rp106,8 miliar. Pratikno menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan penurunan angka stunting di Indonesia.

5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY

Berikutnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar. AHY mengatakan, dana tambahan itu dibutuhkan untuk mendukung pengawalan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga ke Surabaya.

“Kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar,” kata AHY.

Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, total anggaran kementerian yang dipimpin oleh AHY membutuhkan Rp 315,9 miliar.

6. Menko Kumham Imipas, Yusril

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 100,6 miliar untuk 2026.

“Kami kembali mengusulkan agar belanja non-operasional dan belanja modal dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar,” ungkap Yusril.

Saat ini pagu indikatif Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah Rp 124,6 miliar. Yusril menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan karena berkaca dari tahun sebelumnya, di mana kementerian tersebut hanya mendapat anggaran Rp 9 miliar dan sempat kesulitan membayar gaji karyawannya.

Itulah enam menteri di era Prabowo yang mengusulkan tambahan anggaran di tahun 2026.(egg)