KLIKSANDI.COM, Bantaeng — Ratusan buruh Huadi Grup di Kabupaten Bantaeng yang tergabung dalam Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) dan Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSBI) kembali melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut peran pemerintah terkait dengan ratusan buruh yang dirumahkan di Huadi Group.

Para pengunjuk rasa melakukan aksi itu di depan kantor DPRD Bantaeng yang terletak tidak jauh dari kantor Bupati Bantaeng. Mereka melakukan aksinya dengan menutup jalan poros Bantaeng-Bulukumba. Akibatnya, jalan menjadi macet. Arus lalu lintas kemudian dialihkan ke beberapa tempat.

Para demonstran ini menuntut peran pemerintah dalam hal ini DPRD dan Bupati Bantaeng untuk segera mengambil tindakan terkait dengan PHK massal yang terjadi di Huadi Group. Dia menyebut, Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzi tidak pernah menepati janjinya terkait dengan lapangan kerja dan nasib buruh.

“Bupati mana suaranya? sepertinya suaranya baru kedengaran lima tahun sekali,” kata koordinator aksi, Aldi Naba.

Dia mengatakan, sangat jelas pada kampanye Pilkada 2024, Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzi Nurdin menjanjikan lapangan kerja yang terbuka luas untuk warga Bantaeng di Huadi. Hanya saja, yang terjadi saat ini faktanya adalah malah 350 buruh yang dirumahkan. Penderitaan buruh makin parah dengan pesangon lembur yang tidak terbayarkan sampai saat ini.

“Bupati kita pernah mengatakan di kampanye politiknya, akan menggaransi semua orang yang bekerja di Huadi adalah orang bantaeng. Buktinya sekarang, yang ada adalah penderitaan buruh yang merupakan orang-orang Bantaeng sendiri,” kata dia.

Dia juga menyoroti sampai sekarang peran pemerintah tidak terlihat membela buruh yang ada di Huadi. Padahal, beberapa waktu lalu, Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzi sempat duduk bersama dengan demonstran dan menyampaikan untuk mencari solusi bersama.

“Faktanya, sampai sekarang tidak ada solusi. Kami tidak pernah dibela oleh pemerintah. Dia (Bupati) saya rasa tidak pernah tepati janjinya,” kata dia.

Aldi Naba juga menyoroti DPRD Bantaeng. Dia menyebut, sampai sekarang tidak ada kebijakan DPRD Bantaeng tentang buruh di Huadi. Menurutnya, DPRD dan Bupati terkesan tutup mata terkait dengan kondisi buruh di Huadi.

“DPRD juga mana suaranya? suara mereka terdengar lima tahun sekali. Saat butuh menjadi komoditas politik,” kata dia.

Aldi mendorong agar DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelamatkan nasib buruh di Huadi. Menurutnya, Pansus yang dibentuk ini akan bisa mendorong eksekutif untuk menyelesaikan persoalan di Huadi.

“Kalau DPRD tidak bisa membentuk Pansus, berarti Bupati dan DPRD sama-sama tunduk pada Huadi,” kata dia.

Koordinator aksi dari Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE), Junaid Judda juga menyampaikan hal yang sama. Saat ini, kondisi buruh yang dirumahkan sangat memiriskan. Mereka tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Sementara, ada anak dan istri yang membutuhkan kehidupan setiap saat.

“Sudah banyak buruh yang mengalami depresi. Jangan salahkan buruh jika kemudian terjadi banyak tindakan kriminal di Bantaeng,” kata dia.

Dia juga mengaku mendesak pihak Huadi untuk segera angkat kaki dari Bantaeng jika tidak bisa memberikan solusi. Menurut dia, keberadaan pabrik smelter di Bantaeng sudah membuat susah banyak orang.

“Warga Bantaeng dibunuh dua kali. Dibunuh secara perlahan. Sudah merusak lingkungan, sekarang para pekerjanya dirumahkan. Pesangon lembur mereka tidak pernah dibayarkan,” kata koordinator SBIPE, Junaid Judda.(egg)