KLIKSANDI.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari Bulukumba) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan daerah.

Hari ini, Kejari Bulukumba menggelar Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dan Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba di HDR Bulukumba.

Langkah ini menjadi wujud sinergi kuat antara penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Acara penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Bulukumba beserta jajaran pimpinan OPD, pimpinan RSUD, dan pimpinan Puskesmas.

Dari pihak Kejaksaan, tampak hadir Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba bersama jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Jaksa Intelijen.

Kejari Dukung Pembangunan dengan Pencegahan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bulukumba menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Pemkab Bulukumba yang memberikan mandat kepada Kejaksaan untuk melaksanakan PPS.

“Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari fungsi intelijen penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” jelasnya.

“Melalui PPS, Kejaksaan berperan menciptakan iklim kondusif demi mendukung terlaksananya pembangunan dengan mengatasi potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan.”

Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan PPS dilaksanakan dengan prinsip objektif, profesional, koordinatif, netral, akuntabel, serta mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis dari JAM Intelijen.

Pendampingan Hukum Minimalkan Risiko

Selain PPS, Kejari Bulukumba juga menghadirkan para Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan pendampingan hukum terhadap berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Pendampingan ini berupa pemberian masukan, saran, dan konsultasi hukum yang bertujuan meminimalkan risiko hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

Bupati Bulukumba dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar kegiatan ini benar-benar menjadi dukungan nyata bagi keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran, tepat mutu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas, acara tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh pihak-pihak terkait.

Penandatanganan ini menegaskan semangat bersama untuk menjaga pelaksanaan pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan hukum.

Melalui kegiatan ini, Kejari Bulukumba menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pencegahan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik demi mendukung pembangunan daerah. (*)