KLIKSANDI.COM, Enrekang — Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang bermasalah. Daerah yang berdekatan dengan Toraja ini sulit mengatur keuangan. Ada utang senilai Rp600 miliar yang harus dibayarkan.

Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025. Kebijakan pahit ini diambil karena keuangan daerah yang megap-megap.

“TPP sudah tidak jalan. Jangankan bayar TPP, bayar utang saja berat,” ujar Plh Sekda Enrekang Suparman, Rabu, 21 Mei 2025.

Menurutnya, TPP tidak dicantumkan sama sekali dalam APBD 2025. Penghapusan ini bahkan sudah disepakati bersama DPRD.

Masalah keuangan bukan hal baru di Enrekang. Suparman mengakui bahwa TPP ASN sudah macet sejak tahun lalu. Kala itu, pemerintah daerah hanya mampu membayarkan dua bulan dari total hak pegawai.

Ketua DPRD Enrekang Ikrar Eran Batu turut mengamini kondisi darurat ini. Menurutnya, beban utang menjadi batu sandungan utama yang membuat pemerintah tak lagi bisa mengakomodasi insentif bagi ASN.

Jika ditotal, kata Ikrar, beban utang Enrekang saat ini mencapai angka fantastis: Rp600 miliar. Jumlah itu mencakup cicilan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tunggakan ke pihak ketiga, dan kewajiban terhadap sertifikasi guru serta BPJS.

“Kalau utang belanja ke pihak ketiga saja itu Rp 200 miliar. Belum lagi yang lainnya. Tahun ini saja, cicilan Rp 60 miliar,” ujarnya.

Dampaknya pun terasa langsung. Sejumlah ASN mengaku kecewa. Salah satunya AD, pegawai yang menggantungkan harapan pada TPP sebagai tambahan penghasilan di tengah inflasi dan biaya hidup yang melonjak.

“TPP itu sangat berarti. Bahkan jika tidak besar, tetap membantu,” ujar AD.

ASN lainnya, AL, menyebut nominal TPP yang biasa diterima berkisar antara Rp 900 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan.

“Itu bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” katanya.

Ketua DPRD Ikrar berharap ASN bisa memahami situasi dan tetap menjaga semangat pelayanan publik. “Bupati dan wakil bupati terpilih harus beri semangat, jangan sampai layanan publik terpengaruh hanya karena TPP,” katanya.

Meski kondisi saat ini mendesak, pemerintah tak menutup peluang untuk menghidupkan kembali TPP. Namun semuanya bergantung pada pemulihan kondisi keuangan.

“Saat ini defisit. Tapi kalau ke depan anggaran kembali normal, tentu bisa dibicarakan kembali,” tutup Suparman.(eng)