KLIKSANDI.COM – Jakarta menjadi panggung perdebatan sengit mengenai komoditas kelapa. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara terbuka melontarkan usulan radikal: menghentikan sementara ekspor kelapa bulat selama enam bulan ke depan.

Langkah ini diajukan sebagai respons terhadap keluhan industri pengolahan kelapa dalam negeri yang menjerit kekurangan bahan baku.

Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, krisis pasokan kelapa telah menyebabkan penurunan produktivitas dan utilisasi pabrik.

Bahkan, kelangkaan ini mengancam keberlangsungan industri dan berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Tak heran, usulan moratorium ekspor pun dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan kondisi di dalam negeri.

Namun, usulan Kemenperin ini disambut dengan nada yang lebih hati-hati oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil diskusi lebih lanjut antar berbagai pihak terkait.

Kemendag menekankan pentingnya meninjau persoalan ini dari hulu hingga hilir, memastikan kebijakan yang diambil nantinya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh mata rantai industri kelapa.

“Nah, nanti dilihat aja ya hasilnya, karena kan kita tuh harus memperhatikan hulu hilir ya, semuanya harus diperhatikan. Jadi, nanti kebijakannya itu pasti yang paling sesuai lah,” ujar Fajarini di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Fajarini menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah merumuskan kebijakan ekspor yang ideal, yang mampu mengamankan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri sekaligus tetap mendorong kinerja ekspor.

“Sedang digodok, lebih lanjut. Tapi kan intinya itu tadi ya, kita kan pertama pengamanan pasar dalam negeri. Jadi kemudian mendorong ekspor. Jadi kebijakan itu pastinya arahnya ke situ,” jelasnya. (*)