KLIKSANDI.COM, Jeneponto — Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto akan memanggil sejumlah saksi yang terkait dengan isu perselingkuhan pimpinan DPRD Jeneponto berinisial MB jika perkara ini dilaporkan pihak yang keberatan. BK menyebut, ada tiga sanksi yang disiapkan jika isu perselingkuhan itu terbukti benar.

“Langkah awal, tentunya kami yang tergabung di BK akan melakukan rapat internal, sekaligus akan melaksanakan program kerja seperti apa, mungkin memanggil saksi dan yang bersangkutan untuk klarifikasi,” Ketua BK DPRD Jeneponto, Amdy Safri Kr Daming.

Meski demikian, Safri menegaskan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke Badan Kehormatan terkait kasus yang menyeret nama MB, anggota DPRD Jeneponto. Menurutnya, jika laporan resmi diterima dan terbukti melanggar, maka ada tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota dewan yang bersangkutan.

“Yang berproses di BK selama ini ada sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi pemberhentian. Jadi kalau memang ini terbukti dan memenuhi unsur, kemungkinan dari tiga sanksi itu akan dikenakan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Safri tak menampik bahwa isu dugaan nikah siri dan perselingkuhan yang menjerat MB berdampak langsung pada marwah dan citra DPRD Jeneponto. BK menilai, jika benar nikah siri dilakukan setelah pelantikan anggota dewan, maka hal itu sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik, apalagi bila terbukti menghamili istri orang.

“Termasuk pelanggaran kode etik,” tegas Safri.

Ia juga memastikan bahwa proses etik di BK tetap berjalan tanpa harus menunggu kepastian proses hukum yang sedang ditangani aparat kepolisian. “Proses hukum berjalan, kami proses etik juga berjalan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKB Kabupaten Jeneponto, Muh Syarif Kr Patta, yang juga pimpinan partai tempat MB bernaung, memilih berhati-hati dalam menanggapi kasus yang menyeret nama Sekretarisnya tersebut.

Menurutnya, baik lembaga DPRD maupun partai politik memiliki mekanisme masing-masing dalam menangani dugaan pelanggaran etik ataupun moral.

“Mekanismenya DPRD, di DPR itu ada namanya Dewan Kehormatan, DK itu baru bisa menyerahkan ke pimpinan partai politik,” jelasnya.

Di internal partai, lanjut Syarif, ada Tim Dewan Suro yang berwenang menindaklanjuti kasus semacam ini.

“(Kalau Partai) Ada namanya Tim Dewan Suro, ketua dewan suro ini bersama dengan ketua Partai Politik menyerahkan ke DPW, DPW menyerahkan kepada DPD bagaimana solusinya begini,” tambahnya.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya akan menunggu bukti konkret sebelum mengambil langkah terhadap kadernya.

“Kalau jabatannya di partai politik, itu bisaji langsung, tapi jabatannya sebagai anggota DPR, karena fraksi itu bukan alat kelengkapan dewan, makanya disana itu ada Badan Kehormatan Dewan. Jadi yang merasa dirinya dirugikan, misalnya suaminya, dia lapor ke Dewan Kehormatan,” ucapnya lagi.(egg)