KLIKSANDI.COM, Jeneponto — Setelah viral tentang kisah perselingkuhan istri anggota DPRD Sinjai, Kamrianto, kini kisah perselingkuhan anggota DPRD juga muncul di Jeneponto dan Takalar. Keduanya disebut adalah anggota DPRD dari partai yang sama.

Informasi yang dihimpun, perselingkuhan itu melibatkan dua anggota DPRD. Keduanya berasal dari daerah yang berbeda. Si Pria adalah anggota DPRD dari Jeneponto berinisial MB. Sementara si wanita adalah anggota DPRD Takalar berinisial SR. Keduanya disebut telah menikah siri.

Kisah perselingkuhan ini diungkapkan oleh mantan suami SR berinisial HRM. Dia mengklaim telah memiliki bukti kuat, termasuk kecurigaan saat SR melahirkan bayi yang diduga hasil hubungan tersebut, sementara ia masih berada di luar daerah.

Menurut HRM, hubungan gelap ini telah berlangsung sejak SR dilantik menjadi anggota DPRD Takalar pada 2024. Ia menegaskan bahwa SR mengaku sudah menikah siri dengan MB sebelum pelantikannya, dan menantang agar tes DNA dilakukan demi membuktikan kebenaran dugaan tersebut.

“Saya sudah berjuang keras mendukung kariernya, membiayai kampanye hingga membelikannya kendaraan dan rumah. Tapi ini balasannya,” ungkap HRM.

Ia pun berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik dan hukum ini kepada pihak kepolisian serta partai politik terkait.

Di sisi lain, MB tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan hubungannya dengan SR hanya sebatas rekan satu Fraksi PKB dan mitra bisnis, tanpa ada hubungan asmara maupun pernikahan siri.

“Saya merasa difitnah. Tuduhan itu tidak berdasar dan hanya asumsi liar,” ujar MB.

Begitu pula SR, yang membantah keras tuduhan menikah siri dengan MB. Ia menuding mantan suaminya sengaja menyebarkan isu tersebut karena masalah ekonomi dan ingin mencoreng nama baiknya.

“Saya dan MB hanya teman satu partai, seperti saudara. Tidak ada hubungan khusus seperti yang diberitakan,” katanya.

SR juga mengungkap bahwa MB sempat membantu melunasi utang mantan suaminya sebesar Rp485 juta pada 2024. Kemudian SR juga menegaskan bahwa ia sudah resmi bercerai dari HRM dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang merusak reputasinya sebagai anggota dewan.(egg)