KLIKSANDI.COM, Makassar — Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sulsel resmi berganti. Irjen Pol Rusdi Hartono digantikan oleh Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro. Pergantian Kapolda Sulsel ini kemudian ramai dikaitkan publik dengan kerusuhan di Makassar pada 29 Agustus 2025 lalu.

Kerusuhan yang diawali aksi demonstrasi itu menewaskan empat orang serta membakar gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar.

Setelah dicopot sebagai Kapolda Sulsel, Rusdi kini ditarik sebagai perwira tinggi (Pati) Bareskrim Polri. Sementara Djuhandhani naik pangkat dari jenderal bintang satu menjadi bintang dua berkat promosi ini.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2192/IX/KEP/2025 tanggal 24 September 2025. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal wajar di lingkungan Polri.

“Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan karier yang sudah terukur di tubuh Polri. Dengan kepemimpinan baru, kami berharap Polda Sulsel semakin profesional dalam menjaga kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Didik dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).

Namun, masa jabatan Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel terbilang singkat, hanya sekitar enam bulan.

Pakar Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar, Dr Rahman Syamsuddin, menilai pergantian ini sebagai langkah evaluasi sekaligus penyegaran institusi. Namun, wajar jika mutasi ini juga dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan Makassar.

Apalagi, saat kerusuhan pecah dan menewaskan 4 orang, personel kepolisian tak terlihat di lokasi. Pergantian Kapolda Sulsel ini pun tak berselang lama dari peristiwa kerusuhan.

“Karena momentum pergantian ini berdekatan dengan peristiwa rusuh di Makassar, publik wajar mengaitkannya dengan langkah evaluasi dan koreksi,” ucap Rahman.

Rahman berharap Kapolda baru bisa memperbaiki citra Polri di Sulsel, termasuk dalam penanganan unjuk rasa ke depannya.

“Pengelolaan unjuk rasa harus dilakukan secara lebih humanis namun tetap tegas, sehingga kebebasan menyampaikan pendapat dapat terjamin. Lebih dari itu, tantangan besar yang menanti adalah bagaimana Kapolda baru bisa mengembalikan kepercayaan publik,” kata Rahman.(egg)