KLIKSANDI.COM – Seniman dan pegiat seni rupa Makassar menuntut audit dana publik dan pengembalian esensi seni rupa pada perhelatan Makassar Biennale.

Tuntutan ini muncul dalam diskusi terbuka yang digelar di Gedung Sao Panrita, Makassar, pada 25 Juli dan 1 Agustus 2025.

Para seniman mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap penyelenggaraan Makassar Biennale yang dinilai telah menyimpang.

Ajang yang seharusnya memajukan seni rupa Makassar ini, menurut seniman senior Firman Jamil, bergeser fokusnya menjadi ajang penelitian, literasi, dan dokumentasi.

Karya seni rupa yang ditampilkan pun terkesan hanya sebagai pelengkap dan tidak digarap secara serius.

Irfan Palippui, pengawas Yayasan Makassar Biennale, mengungkapkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana publik program Indonesiana senilai miliaran rupiah.

Dana yang seharusnya dikelola oleh yayasan, diduga diajukan dan dikelola oleh lembaga lain, yakni Tanahindie.

Irfan menegaskan bahwa praktik ini adalah pelanggaran prosedur yang merugikan kepentingan publik dan menuntut pertanggungjawaban yang transparan.

Selain itu, dugaan pelanggaran etika juga mencuat. Jimpe, direktur pelaksana Makassar Biennale, dituding mengambil alih yayasan secara sepihak dan menunjuk istrinya sendiri sebagai kurator pada 2021, meskipun kompetensinya di bidang seni rupa diragukan.

Langkah Konkret dan Biennale Tandingan

Sebagai respons, para seniman dan pengurus yayasan sepakat untuk mengambil beberapa langkah konkret:

1. Pengembalian Kepengurusan Yayasan: Pengurus lama akan mengambil alih kembali Yayasan Makassar Biennale.
2. Audit dan Pertanggungjawaban Dana: Dana publik yang telah digunakan akan diaudit untuk menuntut pertanggungjawaban yang transparan.
3. Biennale Tandingan: Untuk memprotes dan mengembalikan marwah seni rupa Makassar, para seniman berencana menggelar biennale alternatif pada akhir 2025 dengan tema “In Between Line” atau “Ruang Antara”.

Rimba, salah satu inisiator diskusi, menegaskan bahwa gerakan ini adalah upaya kolektif untuk menyelamatkan warisan seni rupa Makassar.

“Kami ingin Biennale kembali menjadi milik seniman, bukan alat kepentingan segelintir orang,” katanya. (*)