KLIKSANDI.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tak mau lagi kecolongan. Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025.

Mimpi buruk calo kursi, pemalsuan dokumen, dan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru, tampaknya akan segera berakhir.

Kementerian ini siap menggebrak dengan menggandeng berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari KPK hingga Polri.

Ini bukan sekadar pergantian nama. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, dalam laporannya membongkar berbagai temuan memprihatinkan dari pelaksanaan sebelumnya yang menjadi catatan hitam:

• Jual-beli kursi terang-terangan melalui jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi.
• Pemalsuan dokumen domisili yang seenaknya, merugikan siswa di sekitar sekolah.
• Kurangnya koordinasi data antara sektor pendidikan, sosial, dan kependudukan.
• Kanal pengaduan yang lumpuh dan respons lambat terhadap laporan masyarakat.

Benteng Akuntabilitas: Sinergi Nasional Demi Hak Pendidikan Anak Bangsa

Menanggapi ‘borok’ masa lalu, Faisal menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen berdiri di garis depan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas SPMB 2025.

Salah satu langkah konkretnya adalah penyelenggaraan Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Forum ini ibarat panggung besar di mana berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersatu padu.

“Kami berharap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” seru Faisal.

Inisiatif ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi yang selama ini menjadi momok. Tujuannya jelas: mewujudkan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

SPMB: Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Hak Konstitusional

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa SPMB adalah titik balik reformasi sistem penerimaan murid di Indonesia.

“Dalam paradigma baru ini, kita ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif,” tegas Wamen Atip.

“Maka SPMB bukanlah sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.” tambahnya.

Komitmen ini tidak main-main. Forum bersama ini adalah wujud nyata dari tekad Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan proses SPMB berjalan sesuai nilai-nilai keadilan dan transparansi.

“Keadilan terletak pada proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Wamen Atip.

Dukungan Penuh dari Parlemen hingga Istana

Dukungan penuh datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyebut forum ini sebagai sarana strategis untuk menjamin proses penerimaan murid baru yang efektif, adil, jujur, dan berkualitas.

“SPMB adalah kesempatan awal bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan hak dasar mereka yakni hak atas pendidikan yang bermutu,” ujar Mahfudz.

“Oleh karena itu, proses ini harus diawasi dan dijaga dengan sungguh-sungguh, agar mencerminkan nilai-nilai integritas dan meritokrasi.” ungkapnya.

Senada, Kepala Deputi III Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, menyambut baik inisiatif ini.

“Arah kebijakan yang sedang didorong saat ini sudah berbasis evaluasi, sudah berbasis hal-hal yang perlu kita mitigasi bersama. Dalam memaksimalkan forum pengawasan ini, KSP mendukung penuh,” tegas Syska.

Forum akbar ini dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai unsur strategis: Kemendikdasmen, Pemda, DPR RI Komisi IX, serta perwakilan dari Kemenkeu, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas.

Dengan kolaborasi lintas sektoral yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel ini, Kemendikdasmen berharap SPMB 2025 akan benar-benar menjadi instrumen yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. (*)