KLIKSANDI.COM – Ketika keadilan hanya mimpi, jeritan warga miskin di tengah belitan ekonomi tak adil. Tahun 2045, Indonesia digadang-gadang bebas dari kemiskinan. Sebuah cita-cita luhur yang membayangi optimisme di balik usia seabad kemerdekaan.

Namun, di balik semua itu, terkuak sebuah dilema pahit yang menusuk kalbu: bagaimana bisa warga miskin meraih keadilan hukum di tengah belitan praktik ekonomi yang tak berpihak? Ini bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan jeritan hati jutaan rakyat kecil di setiap sudut Tanah Air.

Benteng Terakhir Keadilan: Harapan yang Bergetar di Pundak Hakim

Presiden RI, Prabowo Subianto, tak dapat menyembunyikan keprihatinannya. Dengan suara bergetar, ia secara gamblang mengakui bahwa akses terhadap keadilan hukum adalah tantangan maha berat bagi sebagian besar warga miskin.

Di hadapan para calon hakim Mahkamah Agung (MA) pada Kamis, 12 Juni 2025, Presiden Prabowo menitipkan sebuah pesan yang menggetarkan jiwa.

“Anda (hakim) adalah benteng terakhir keadilan,” ujarnya, sorot matanya tajam.

“Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil.” keluh Presiden Prabowo.

Prabowo tak berhenti di situ. Ia menegaskan bahwa hakim di Indonesia haruslah sosok yang kuat dan tak tergoyahkan, tak bisa dibeli.

Ia membuat perbandingan yang menyentil: orang berduit bisa dengan mudah menyewa tim hukum terbaik, sementara rakyat kecil hanya bisa menggantungkan nasibnya pada integritas seorang hakim.

“Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat, dia bisa punya tim hukum yang luar biasa,” tutur Prabowo.

“Tapi, orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat.” ungkapnya.

Pernyataan ini bukan sekadar seruan, melainkan pengakuan telanjang bahwa sistem hukum kita masih rentan terhadap intervensi kekayaan. Bagi warga miskin, keadilan seringkali terasa seperti kemewahan yang tak terjangkau.

Ekonomi yang Menyakitkan: Ketika Desa Tercekik Ketidakadilan

Namun, dilema warga miskin tak hanya berhenti di ambang pintu pengadilan. Di sisi lain, praktik ekonomi yang tidak adil menjadi pemicu utama kemiskinan yang merajalela.

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie, tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa praktik ekonomi yang tak adil ini terjadi hampir di seluruh pelosok desa di Indonesia.

Dalam diskusi dengan Ombudsman RI, Budi Arie menyoroti betapa ironisnya kondisi ini. Ia menegaskan bahwa situasi ini sangat bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, yang secara jelas mengamanatkan terwujudnya masyarakat yang adil.

“Praktik-praktik ekonomi yang tidak adil itu terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, yang membuat desa atau masyarakat desa miskin,” ungkap Budi.

Padahal, keadilan adalah fondasi utama bagi kemakmuran dan kemajuan sebuah bangsa. Tanpa keadilan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan akan terus menghadapi tembok tebal, membuat mimpi Indonesia bebas kemiskinan di tahun 2045 terasa semakin jauh. (*)