KLIKSANDI.COM, Bantaeng — Program 100 hari kerja Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzi Nurdin dan H Sahabuddin juga mendapat kritik dari Pengurus Cabang (PC) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bantaeng. Dia mengkritisi soal pengadaan rental kendaraan dinas untuk pejabat di Bantaeng.

Ketua PC SEMMI Bantaeng, Ince Surtiwa mengatakan, salah satu kebijakan penggunaan anggaran daerah di 100 hari kerja kepemimpinan Bupati Bantaeng yang terlihat adalah pengadaan rental kendaraan dinas. Beberapa waktu lalu, kata dia, DPRD Bantaeng membeberkan jika anggaran kendaraan dinas itu Rp4,9 miliar untuk 44 kendaraan dinas.

Ince mengaku, alasan rental kendaraan dinas adalah sebuah penghematan anggaran. Tetapi, kata dia, bukan persoalan penghematan anggaran yang sedang krusial. Program prioritas yang dijanjikan kepada masayrakatlah yang lebih krusial.

“Sejauh ini, setahu kami, kendaraan dinas pejabat masih baik dan layak pakai. Kenapa mesti rental kendaraan?” kata dia.

Dia menambahkan, anggaran Rp4,9 miliar itu bukanlah nilai yang kecil. Menurut dia, jika anggaran Rp4,9 miliar itu digunakan untuk subsidi pupuk, maka ada sebanyak 49 ribu karung pupuk subsidi yang ditalangi pemerintah daerah dengan nilai subsidi Rp100 ribu per karung.

“Bisa dibayangkan, itu rental kendaraan dinas kalau digunakan untuk pupuk subsidi harusnya bisa menyentuh 49 ribu karung pupuk dengan nilai subsidi Rp100 ribu per karung,” kata dia.

Sementara itu, kata dia, saat ini pemerintah Kabupaten Bantaeng belum juga melakukan subsidi pupuk seperti yang dijanjikan pada program prioritas. Oleh karena itu, Ince berkesimpulan jika kebijakan Bupati Bantaeng dalam 100 hari kerja ini masih berpihak pada pejabat. Bukan kebijakan rakyat kecil.

“Kalau Bupati Bantaeng berpihak kepada rakyat kecil, pasti yang didahulukan itu pupuk subsidi. Bukan rental kendaraan dinas,” kata dia.

Tidak hanya pupuk subsidi. Anggaran Rp4,9 miliar itu juga bisa digunakan untuk program prioritas lainnya. Misalnya untuk program perbaikan jalan. Ince mengaku, anggaran sebesar itu bisa memperbaiki banyak ruas jalan yang bermasalah saat ini.

“Tetapi Bupati Bantaeng lebih mendahulukan untuk merental kendaraan dinas dibanding dengan program prioritasnya yang dia janjikan. Saya sekarang jadi bingung, yang mana sebenarnya prioritas? kendaraan dinas kah atau subsidi pupuk?” kata dia.

Dia juga menambahkan, rental kendaraan dinas senilai Rp4,9 miliar itu juga terkesan hanya untuk kepentingan tertentu saja. Saat ini, dia mengaku mengumpulkan informasi terkait keberadaan kendaraan dinas yang lama setelah pengadaan rental kendaraan itu.

“Saya masih bertanya-tanya, dimana kendaraan yang lama? kendaraan lama milik para kepala dinas itu masih bagus semua. Masih layak pakai. Malah ada yang usia kendaraan di bawah 10 tahun,” kata dia.

Dia mengaku, ada banyak informasi yang beredar jika kendaraan yang lama yang diperkirakan berjumlah 86 unit itu sudah digunakan oleh tim sukses Bupati Bantaeng saat Pilkada. Ada juga informasi jika banyak ASN yang tidak layak mendapat kendaraan, tetapi tetap menggunakan kendaraan dinas. Bahkan, semuanya kendaraan dinas lama itu tetap beroperasi dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Ini informasi yang saya dapatkan. Betul atau tidak, saya rasa aparat penegak hukum perlu mengusut ini,” kata dia.

Dia juga menambahkan, jika kendaraan dinas itu benar-benar digunakan oleh tim sukses atau siapapun yang tidak berhak menggunakan, maka bisa dipastikan rental kendaraan dinas senilai Rp4,9 miliar dengan alasan penghematan hanyalah sebuah kamuflase.

Oleh karena itu, dia meminta DPRD dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut kebedaraan kendaraan dinas yang lama. Jika kendaraan dinas yang lama digunakan oleh tim pemenangan, berarti benar bahwa kebijakan bupati Bantaeng terkait rental kendaraan bukanlah untuk masyarakat kecil.

“Berarti ada kamuflase, seolah-olah penghematan keuangan daerah tetapi ternyata untuk kepentingan para tim sukses,” kata dia.(egg)