KLIKSANDI.COM, Enrekang — Sebanyak 16.800 warga Kabupaten Enrekang dihapus sebagai penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Mereka tidak lagi menerima layanan bantuan BPJS Kesehatan gratis di daerah itu.

“Jumlah 16.800 itu diputus oleh pemerintah pusat karena desilnya tinggi. Kalau sudah masuk desil 6 sampai 10 berarti sudah dianggap mapan dan tidak layak lagi diatensi oleh Bansos,” kata Kepala Dinas Sosial Enrekang Subiyanto Syamsudin pada Minggu, 8 Februari 2026.

Subiyanto Syamsudin menuturkan bahwa penonaktifan PBI JK tersebut dilakukan oleh sistem di tingkat Kementerian Sosial RI.

“Jadi terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026 sudah di nonaktifkan oleh sistem dari Kementerian Sosial RI,” tambahnya.

Subiyanto Syamsudin menuturkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengusulkan kembali masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5 yang masuk dalam kategori PBI JK.

Subiyanto menyarankan agar mereka yang sudah dinonaktifkan PBI JK-nya untuk beralih ke BPJS mandiri karena sudah dianggap layak.

“Kalau PBI JK itu masih aman sampai Desil 5. Saat ini kita sedang bekerja mengusulkan lagi nama-nama yang selama ini belum pernah mendapatkan PBI JK ke Pusat untuk menggantikan yang 16.800 jiwa dinonaktifkan itu,” tuturnya.(egg)