KLIKSANDI.COM, Maros — Rencana peminjaman dana Rp100 miliar pemerintah Kabupaten Maros untuk mendanai proyek air bersih di Maros mendapat penolakan banyak pihak. Kali ini, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Himpunan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menyatakan penolakan itu.

HPPMI Maros menyebut, rencana tersebut berpotensi menimbulkan risiko fiskal serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Kondisi ini akan membebani keuangan daerah yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan lainnya.

Ketua Umum HPPMI Maros, Ikram Herdiansyach, menegaskan pinjaman dengan nilai besar bukan hanya berbicara soal pembangunan jaringan air bersih, tetapi juga menyangkut konsekuensi jangka panjang terhadap keuangan daerah.

“Dari simulasi dasar yang kami buat, cicilan pinjaman bisa mencapai belasan miliar per tahun. Ini bukan angka kecil, sehingga perlu dipastikan PDAM benar-benar memiliki kemampuan bayar,” ujarnya.

Ia mengatakan struktur pinjaman BUMD pada umumnya mensyaratkan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pihak penjamin. Hal ini berarti bila PDAM tidak mampu membayar, beban kewajiban dapat beralih ke APBD.

Ketika APBD harus menutup kewajiban pinjaman, ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial masyarakat dapat terpotong.

“Kami hanya menyampaikan bahwa risiko itu nyata dan wajib dihitung secara jujur dan terbuka,” tegasnya.

HPPMI juga menyoroti minimnya transparansi. Hingga kini, dokumen seperti studi kelayakan proyek, proyeksi pendapatan, analisis risiko fiskal, hingga simulasi dampak pinjaman terhadap APBD belum dipublikasikan ke publik.

Padahal, dokumen tersebut menjadi kunci penilaian kelayakan pinjaman. “Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kalau menggunakan potensi dana publik, transparansi bukan pilihan itu kewajiban,” ujarnya.

Ikram menegaskan posisi HPPMI tetap mendukung peningkatan layanan air bersih, namun tidak dengan mengabaikan akuntabilitas fiskal.

“Air bersih adalah hak publik. Karena itu, kebijakan yang menyangkut layanan ini harus dirancang dengan penuh kehati-hatian agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Kami akan terus mengawal isu ini,” tutupnya.(egg)