KLIKSANDI.COM, Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Bima Arya Sugiarto ikut berkomentar terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Dia meminta, kepala daerah tidak banyak mengeluh terkait pemotongan TKD itu.

Dia mengatakan, kepala daerah perlu kembali melihat potensi pos anggaran yang bisa dihemat. Ia meminta kepada kepala daerah untuk kembali melihat pos anggaran yang tidak penting dan tidak berdampak langsung ke masyarakat bisa dihemat.

“Jadi jangan sampai banyak mengeluh tetapi sebetulnya masih banyak pos yang bisa dihemat. Jadi pos yang dihemat itu tolong disisir lagi, sekali lagi,” kata Bima Arya usai Rapat Koordinasi Pemerintahan Wilayah Sulawesi 2025, di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.

Bima juga mengatakan, kepala daerah perlu melihat keunggulan daerah masing-masing untuk selanjutnya dikembangkan dan menjadi PAD bagi daerah.

“Ada kampung nelayan misalnya, gitu ya. Kemudian ada ekonomi kreatif, pariwisata, nah Kemendagri lagi berusaha menjembatani itu. Jadi potensi daerahnya apa dan dicocokkan dengan program prioritas pusat,” jelasnya.

“Kedua, saya kira pemerintah daerah ini juga harus berkolaborasi dengan pentahelix gitu ya, untuk bisa menjemput peluang-peluang lain, peluang-peluang lain selain pajak, makanya penekanannya adalah pendapatan asli daerah yang tidak memberatkan, artinya selain pajak apa saja. Nah dilihat lokalnya seperti apa, seperti Sidrap misalnya kan, kuatnya di pangan, ya daerah lain tentu punya kekhasan lain,” tambah Bima.

Bima melanjutkan, daerah perlu juga menggandeng akademisi untuk memikirkan apa yang menjadi peluang daerah tersebut bisa menambah PAD.

“Inovasi harus didukung oleh kampus, didukung juga oleh sektor swasta, ya, bisa juga kemudian bermitra dengan lembaga yang bisa memberikan modal, gitu ya, seperti kerjasama KPBU gitu ya,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif masih berharap dengan penuh bahwa akan ada relaksasi atau TKD kembali ditambah. Sebab kata dia, pemerintah pusat mendorong daerah melakukan pertumbuhan ekonomi namun TKD dipotong.

“Setelah pengurangan TKD, ya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal,” ungkapnya.

Syahar bilang, TKD Sidrap sendiri dipotong Rp174 miliar di 2026. Daerah lain pun sebut dia mengalami hal yang sama, Pinrang kurang Rp231 miliar, Jeneponto Rp169 miliar, Bantaeng Rp148 miliar, Makassar kurang Rp500 miliar.(egg)