KLIKSANDI.COM, Maros — Kejaksaan negeri Maros kini melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi dan pungutan liar terhadap sertifikasi guru di Kabupaten Maros. Pada tahap awal penyelidikan, penyidik mewawancarai sejumlah guru yang menerima sertifikasi di Maros.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros, Zulfikar menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menguatkan keterangan terkait dugaan pungli yang dilaporkan. Guru yang diwawancarai itu adalah guru SD dan SMP yang diambil secara acak.

“Inti dari wawancara ini, lebih fokus pada dugaan pungli. Kami periksa enam orang guru dari sekolah yang berbeda, untuk melengkapi keterangan sebelumnya,” ujar Sulfikar, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, proses wawancara dimulai sejak pukul 09.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 11.00 WITA. Pemeriksaan berlangsung singkat karena masih sebatas pengumpulan informasi awal.

“Ini baru undangan wawancara, bukan panggilan resmi. Kami lihat dulu apakah keterangan yang ada sudah cukup atau masih perlu dipanggil lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika dibutuhkan, pemanggilan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat. Hari ini, pemeriksaan dijadwalkan dua sesi, masing-masing tiga orang guru pada pagi dan sore hari.

“Tadi pagi tiga orang, sore ini tiga lagi. Kalau memang keterangannya masih kurang, bisa saja dilakukan pemanggilan ulang,” katanya.

Enam guru yang diperiksa merupakan penerima dana sertifikasi dari kalangan PNS. Mereka terdiri dari guru kelas dan mata pelajaran, belum termasuk kepala sekolah.

Di berita sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros tengah menelaah laporan dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap ribuan guru penerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Maros. Dugaan tersebut disebut-sebut melibatkan unsur pimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros, Zulfikar, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli tersebut.

“Kami sudah menerima laporan. Laporan itu masuk pada hari Jumat, 3 Oktober 2025, dari salah satu masyarakat yang identitasnya tidak bisa kami sebutkan,” ujar Zulfikar.

Zulfikar menjelaskan, laporan tersebut masih dalam tahap telaah awal sebelum ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. “Sesuai SOP, pimpinan akan melakukan ekspose untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat ini kami masih menelaah laporan sambil menunggu petunjuk dari pimpinan,” terangnya.

Menanggapi laporan tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai yang juga masih menjabat di Inspektorat Daerah Kabupaten Maros, menyatakan siap bersikap terbuka dan membantu proses hukum apabila dibutuhkan.

“Kasus ini sebenarnya sudah menjadi isu lama, bahkan sebelum saya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan. Saat itu saya masih di Inspektorat, tapi belum mendalami persoalannya. Namun apa pun yang terjadi di Dinas Pendidikan tetap menjadi tanggung jawab saya,” ujarnya.

Andi Wandi juga menjelaskan bahwa berdasarkan mekanisme yang berlaku, dana tunjangan sertifikasi guru disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.

“Setahu saya, dana sertifikasi langsung masuk ke rekening guru. Jadi kalau ada dugaan pungli, kami belum tahu mekanismenya seperti apa. Kami serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum untuk menelusuri,” jelasnya.

Terkait jumlah sebanyak 2.300 guru di Kabupaten Maros menjadi penerima tunjangan sertifikasi. Dari data sementara, Sekitar 1.400 guru telah terverifikasi penuh, sementara 700 lebih masih menunggu proses koordinasi dengan operator sertifikasi.

“Kalau nanti ada permintaan data dari aparat penegak hukum, kami siap menyajikan semua berkas dan informasi yang dibutuhkan,” tambah Andi Wandi.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Maros, Andi Patiroi menampik adanya praktik pungli selama masa jabatannya.

“Selama saya menjabat, tidak ada hal seperti itu. Kalaupun ada oknum, saya tidak tahu-menahu. Jika diminta menjadi saksi, saya siap hadir hingga di pengadilan,” tegasnya.(egg)