KLIKSANDI.COM – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerukan reformasi aturan dana kampanye.

Ia menekankan perlunya penetapan batas pengeluaran dana kampanye untuk mengatasi praktik politik uang yang dinilai merusak demokrasi.

Hal itu disampaikan AHY dalam sambutannya pada diskusi Proklamasi Democracy Forum bertajuk ‘Challenges to the US Democracy & Its Impacts on Global Politics,’ di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

AHY mengawali paparannya dengan menjelaskan bahwa politik uang menjadi salah satu tantangan serius bagi demokrasi.

“Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan dan para pemimpin dipilih bukan karena gagasan mereka, tapi karena seberapa dalam kantong mereka. Katanya ada integritas, kapasitas, sama isi tas. Itulah realitas politik kita hari ini,” ucap AHY, menggambarkan realitas pahit dalam politik Indonesia.

AHY menilai bahwa kandidat pemimpin yang kompeten dan jujur menjadi sulit bersaing dalam sistem yang didominasi oleh kekuatan uang.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pelaporan dana kampanye dapat diakses publik secara real time.

“Kita perlu mereformasi aturan pendanaan kampanye, memperkenalkan pelaporan donasi secara real time dan bisa diakses publik, menetapkan batas pengeluaran, dan memberikan subsidi negara serta akses media kepada partai politik yang bersih, bukan hanya kepada mereka yang paling banyak membelanjakan dana,” sebutnya.

Selain masalah dana kampanye, AHY juga menyoroti bahaya politik pecah belah yang digaungkan melalui disinformasi sebagai salah satu masalah dalam iklim demokrasi saat ini.

“Politik pasca kebenaran (post truth). Politik yang memecah belah karena disinformasi. Yang dilancarkan secara membabi buta. Politik yang rusak karena kebohongan,” sebut dia.

“Hoaks, teori konspirasi, pembunuhan karakter, semuanya merusak kepercayaan,” tambahnya, menekankan dampak negatif dari penyebaran informasi palsu terhadap pondasi kepercayaan publik.

Pernyataan AHY ini menunjukkan kekhawatiran serius terhadap kondisi demokrasi dan upaya untuk mendorong perbaikan fundamental. (*)