KLIKSANDI.COM, Maros — Saksi berat menanti Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Maros, Muhammad Yunus. Nama Kadis Kesehatan Maros, Muhammad Yunus viral di sosial media warga Maros setelah ramai disebut telah menikah siri.

Bupati Maros Chaidir Syam sudah memanggil yang bersangkutan. Ada sejumlah sanksi menanti PNS yang ketahuan nikah siri. Dia memastikan telah mengambil langkah awal. “Kita sudah memanggil dokter Yunus,” kata Chaidir.

Mantan Ketua DPRD Maros ini mengatakan, penanganan kasus ini telah ditangani secara internal. Tim pemeriksa dibentuk melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maros.

Tim ini diketuai langsung Sekretaris Daerah, Andi Davied Syamsuddin. “Kami tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” tegas Chaidir.

Ia menegaskan, semua proses pemeriksaan harus sesuai prosedur. Jika ditemukan pelanggaran berat, sanksi tegas akan diberikan.

“Sanksinya bisa penurunan jabatan bahkan pemecatan,” tambahnya.

Chaidir mencontohkan sanksi serupa pernah dijatuhkan kepada eks kadis Kominfo saat terbukti menikah siri. Muhammad Yunus diketahui sudah lama mengajukan cerai secara resmi. Pemerintah daerah sempat memediasi agar keduanya bisa rujuk.

Aturan Nikah Siri untuk ASN

Peraturan bagi PNS yang Nikah Siri Salah satu pedoman bagi PNS yang akan melangsungkan pernikahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dalam peraturan ini, PNS dilarang untuk melakukan nikah siri. Seluruh PNS diwajibkan untuk melaporkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang.

Hal ini mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, “PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.” Ketentuan ini juga berlaku untuk PNS yang telah menjadi duda atau janda dan telah melangsungkan perkawinan lagi. Dalam peraturan ini, nikah siri disamakan dengan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sah.

Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi, “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan hidup bersama dalam pasal ini adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Pasal 2 UU ini, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri pun dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah menurut terminologi undang-undang ini.

Dalam Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS, terdapat tiga jenis hukuman disiplin berat, yaitu: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Nikah siri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah.

Nikah siri bisa diartikan sebagai pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah menurut peraturan perundang-undangan.(egg)