KLIKSANDI.COM, Maros – Sebanyak 80 Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) di Kabupaten Maros dilaporkan sedang bermasalah. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi di 80 Bumdes itu.

Polres Maros tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan itu. Saat ini, polisi sudah mengantongi dugaan temuan dari Inspektorat Maros.

Kanit Tipikor Polres Maros, Iptu Sukarman mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit lengkap dari Inspektorat. Meski demikian, proses audit sedang berjalan di inspektorat.

“Kami juga sudah meminta data desa-desa mana saja yang terindikasi,” kata Sukarman, Rabu (25/6/2025).

Kepala Inspektorat Kabupaten Maros, Takdir membenarkan, timnya saat ini masih dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan Bumdes di 80 desa.

“Tim belum menyelesaikan LHP-nya, apalagi mereka sekarang juga sedang melakukan audit dana desa secara langsung,” ungkap Takdir.

Ia menjelaskan, audit dilakukan terhadap aspek pengelolaan keuangan, aset, dan kepengurusan dalam struktur Bumdes. “Juli sudah rampung,” tutup Takdir.

Berdasarkan dari hasil audit inspektorat itu, ditemukan jika lebih dari 50 persen Bumdes di Maros bermasalah. Bumdes ini berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagian besar terjerat masalah serius dalam tata kelola.

“Bahkan ada kehilangan dana tanpa pertanggungjawaban jelas,” kata dia.

Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulsel, Miftahul Chair desak aparatur desa dan pengelola Bumdes supaya pertanggungjawabkan dana dikelolanya. Seharusnya Bumdes mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan menilap.

“Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 pasal , dijelaskan BUMDes merupakan badan hukum didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan potensi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Miftahul.

Jika uang negara hilang tanpa jejak, aparat penegak hukum harus segera bertindak tegas dan terukur. Temuan Inspektorat wajib ditindaklanjuti.

“Terkhusus penegak hukum, kami minta serius pendampingan dan penelurusan terkait dana Bumdes, hilang,” kata dia.(egg)