KLIKSANDI.COM – Presiden RI, Prabowo Subianto, membuat gebrakan signifikan dengan resmi menaikkan gaji hakim di Indonesia, bahkan hingga 280 persen.

Langkah ini diambil sebagai upaya tegas untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan meminimalisir praktik korupsi di Tanah Air.

Pengumuman kenaikan gaji ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” tegas Prabowo.

Demi Kesejahteraan Hakim, Prabowo Siap Pangkas Anggaran TNI dan Polri

Komitmen Prabowo terhadap kesejahteraan hakim tidak main-main. Ia bahkan mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk “mencari uang” demi merealisasikan kenaikan gaji ini.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo dengan gamblang menyatakan kesediaannya untuk mengurangi anggaran sektor lain, termasuk dari TNI dan Polri.

“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi, di sini ada Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi,” ujarnya di hadapan para petinggi militer dan kepolisian.

Penegasan ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.

“Lebih Baik Naikkan Gaji Hakim Ketimbang Dicuri Koruptor”

Prabowo menegaskan bahwa investasi pada kesejahteraan hakim adalah langkah strategis untuk memberantas korupsi.

Ia menilai, lebih baik uang negara dialokasikan untuk menaikkan gaji hakim ketimbang “dicuri oleh makhluk yang tidak jelas” – sebuah sindiran tajam bagi para koruptor.

“Dan itu tidak memanjakan (hakim), daripada uang negara dicuri oleh makhluk yang tidak jelas,” ungkap Prabowo di hadapan para hakim Mahkamah Agung yang baru saja dikukuhkan.

Pernyataan ini sontak memantik semangat para hakim untuk bekerja lebih optimal dan berintegritas.

Peringatan Keras Bagi Pejabat Tak Amanah

Tak hanya itu, dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pejabat yang tidak amanah dan menyalahgunakan kekuasaannya. Ia menyoroti fenomena di mana banyak individu yang diberi tanggung jawab oleh negara justru “menipu, bohong, [dan] mencuri uang rakyat.”

Presiden Prabowo menyayangkan masih adanya oknum nakal yang merugikan negara demi kepentingan pribadi.

“Berkali-kali saya kasih peringatan, tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan itu masih tidak mempan, sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum,” pungkasnya.

Pernyataan ini sebagai sinyal kuat bahwa era toleransi terhadap korupsi akan segera berakhir dengan kehadiran hakim-hakim yang lebih sejahtera dan berintegritas.

Langkah berani Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi awal dari reformasi peradilan yang signifikan, membawa angin segar bagi penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia. (*)