KLIKSANDI.COM, Jakarta – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI angkat suara soal polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah mengevaluasi tambang tersebut, terutama karena munculnya kekhawatiran soal potensi kerusakan lingkungan di lima pulau kecil: Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun.

“Kami akan menelaah isu ini secara mendalam dan mendorong evaluasi dari hulu ke hilir, dari perizinan, dampak sosial, hingga dampak ekologisnya,” ujar Budi, Kamis (5/6/2025).

Meski nikel adalah bagian penting dari program hilirisasi industri nasional, Budi mengingatkan bahwa pengelolaannya harus tetap berpijak pada prinsip kelestarian, terlebih di wilayah sensitif seperti Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan konservasi laut dunia.

Ia menyitir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang memang membuka peluang pertambangan di pulau kecil, asalkan memenuhi kriteria ketat dan implementasinya diawasi secara serius.

Saat ini, Budi menantikan hasil verifikasi teknis dari Kementerian ESDM dan KLHK untuk menilai kelayakan aktivitas tambang tersebut.

“Raja Ampat adalah kawasan yang sangat istimewa, baik secara ekologis maupun ekonomis. Potensi ekowisata, penelitian ilmiah, dan konservasi di sana jauh lebih berharga ketimbang keuntungan jangka pendek dari eksploitasi tambang,” jelasnya.

Gerindra, tegas Budi, berkomitmen menjaga Raja Ampat sebagai warisan hayati nasional. Ia pun menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, pengawasan parlemen, dan evaluasi ketat dari pemerintah sebagai fondasi pengambilan keputusan.

“Pembangunan memang harus terus berjalan, tapi jangan sampai mengorbankan lingkungan. Raja Ampat adalah kebanggaan bangsa yang tak ternilai. Sudah seharusnya kita jaga bersama,” tutupnya.