KLIKSANDI.COM, Bantaeng — Pemerintah Provinsi Sulsel merilis sejumlah daerah yang telah menuntaskan pembentukan koperasi desa (Kopdes) merah putih. Ada tujuh daerah yang sudah tuntas. Kabupaten Bantaeng masuk dalam daerah yang belum menyelesaikan tugasnya.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman. Hingga saat ini, kata dia, tujuh kabupaten/kota telah merampungkan proses pembentukan koperasi sesuai arahan pemerintah pusat.

Ketujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, dan Kota Parepare.

“Masih ada 17 wilayah yang dalam proses, dan di antaranya 11 kabupaten/kota yang capaian progresnya di bawah 50 persen,” ujar Jufri Rahman usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual, pada Senin, 19 Mei 2025.

Jufri juga menjelaskan, setiap desa/kelurahan akan mendapatkan plafon anggaran koperasi hingga Rp3 miliar. Namun, pencairannya bergantung pada proposal yang diajukan masing-masing desa dan hasil penilaian dari pihak perbankan yang ditunjuk pemerintah. Dana tersebut merupakan pinjaman koperasi, bukan hibah.

“Itu akan dinilai oleh bank, persepsi terhadap proposal itu berapa anggaran yang layak sesuai dengan proposal. Umpamanya, proposalnya mengajukan paling tinggi Rp3 miliar dan dihitung-hitung oleh bank cocoknya Rp500 juta, itu aja yang dicairkan dan itu dibayar ulang oleh koperasi yang bersangkutan, jadi bukan hadiah, dikembalikan,” ungkapnya.

Jufri mengatakan, desa dan kelurahan di Indonesia ada sekitar 80 ribu dan ditargetkan selesai dalam 2 bulan. “Dan waktu yang tersisa sekitar dua bulan. Kalau dihitung-hitung, butuh kecepatan tinggi agar bisa tuntas tepat waktu,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga menyosialisasikan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2025.

“Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas terdiri dari Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota,” jelas Zulham.

Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan juga menyampaikan beberapa unit usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, usaha inti koperasi yang akan membangun ekosistem ekonomi pedesaan ini, diantaranya wajib ada adalah logistik desa, gudang sebagai lokasi menampung hasil pertanian, apotek desa, klinik desa yang akan terintegrasi dengan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Katanya Mendukung Pemprov Sulsel, Nyatanya?

Dalam berbagai kesempatan, Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzi Nurdin mengaku akan ikut bergerak dalam percepatan pendirian kopdes Merah Putih. Dia bahkan menyebut, pembentukan Kopdes Merah Putih ini mendapat support penuh dari Pemkab Bantaeng. Faktanya, Bantaeng belum bisa menyelesaikan percepatan itu.

Hal itu diungkapkan Bupati Bantaeng saat membuka sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Gedung Balai Kartini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Bupati Bantaeng M.Fathul Fauzy Nurdin berharap agar Koperasi Merah Putih yang merupakan instruksi langsung dari Presiden RI ini mendapat support penuh dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

“Tujuan sosialisasi ini kita mau mensinkronkan dan kita harus mensupport penuh pembentukan Koperasi Merah Putih di kurang lebih 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI,” ujarnya.

Di tambahkan oleh Bupati Bantaeng Uji Nurdin, salah satu tujuan Koperasi ini adalah menanggulangi kemiskinan ekstrim di desa yang sebelumnya kemiskinan ekstrim hanya berada di kota, kini sudah merambah sampai ke desa, dan setelah di pelajari pembentukan Koperasi Merah Putih ini merupakan solusinya.

“Dan ini harus mulai dilaksanakan pada tahun 2025, jadi tolong seluruh kepala desa sudah mulai mempersiapkan program ini karena ini merupakan Program Nasional,” tegasnya.

Dalam berbagai kesempatan, Bupati Bantaeng juga mengaku siap untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sulsel. Dia menyebut, pihaknya siap bersinergi dan mendukung program Gubernur Sulsel Andi Sudirman demi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Sulsel.

“Tentunya kita pemerintah daerah siap bersinergi. Apalagi, tadi petunjuk Bapak Gubernur soal swasembada pangan. Dan, ini merupakan bagian program prioritas kami,” tambahnya.(eng)