KLIKSANDI.COM, Makassar — KNPI Makassar dipastikan mengalami dualisme kepemimpinan. Setelah Baso Muhammad Ikram terpilih melalui Musda, kini diangkat plt Ketua KNPI Makassar, Syamsul Bahri Majjaga.

Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, 26 April 2025, Syamsul menjelaskan jika pembatalan hasil Musda yang menunjuk Baso Mumammad Ikran sebagai ketua adalah karena ada proses yang salah. Dia menyebut, para pengurus KNPI terpilih tidak paham prosedur.

“Ini bukan soal keterbelahan pusat, tapi tentang bagaimana tata kelola organisasi harus dijalankan dengan benar. Jangan klaim jika tidak paham prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Syamsul, dualisme kepemimpinan KNPI di Makassar bukanlah masalah yang hanya muncul di level daerah, melainkan sudah dimulai sejak di tingkat pusat dan berlanjut hingga ke provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Ia menekankan pentingnya menyikapi dinamika ini dengan bijak, bukan secara emosional.

“Dinamika ini bukan fenomena baru. Yang perlu kita sikapi dengan bijak adalah bagaimana tata kelola organisasi dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana organisasi ini dikelola secara profesional,” ujar Syamsul.

Syamsul mengungkapkan bahwa elit KNPI di tingkat pusat sudah berupaya menyatukan kepengurusan KNPI dengan mengikuti mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku.

Namun, ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih, yang ia anggap tidak berjalan sesuai prosedur yang semestinya.

Musda tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin dengan pendampingan dari Ilhamzah, Mandataris DPD I KNPI Sulsel. Namun, menurut Syamsul, pasca-Musda justru terjadi kebingungannya ketika pelantikan dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan kepengurusan.

“Kami sulit memahami bagaimana struktur hasil Musda ini bisa berakhir dengan pelantikan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan kepengurusan,” jelas Syamsul.

Syamsul menilai jika dualisme KNPI yang terjadi selama ini, maka seharusnya pihak Nurkanita menggelar Musda di bawah kepengurusan Yusuf Mattawang sebagai Plt Ketua KNPI Makassar, sesuai dengan apa yang telah disampaikan Nurkanita di media pada 28 Desember 2024 lalu.

“Begitu juga dengan Baso Muhammad Ikram, jika ingin ber-KNPI di bawah garis DPD Nurkanita, maka seharusnya ia berkandidat di Musda yang digelar oleh garis Nurkanita, bukan di Musda yang digelar oleh garis DPD Andi Surahman Batara,” tambah Syamsul.

Syamsul juga mengkritisi pelantikan yang mengatasnamakan KNPI namun dirasa tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang benar. Menurutnya, permasalahan ini bukan semata soal dualisme di tingkat pusat, melainkan perilaku tidak etis yang timbul akibat ketidaktahuan dalam menjalankan prosedur organisasi.

Ia menambahkan bahwa semua rekam jejak dan legitimasi organisasi bisa dilacak melalui dokumen resmi dan pemberitaan publik terkait Musda XVI Pemuda/KNPI Makassar yang berlangsung di Hotel M-Regency.

Sebagai penutup, Syamsul mengajak seluruh organisasi kepemudaan (OKP) dan pemerintah Kota Makassar untuk bersikap bijaksana dalam menyikapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya menilai mana kepengurusan KNPI yang sah secara organisasi dan mana yang hanya sekadar klaim.

“Perbedaan ini bukan untuk memperebutkan anggaran hibah APBD. Ini soal integritas dan idealisme pemuda dalam menjadikan KNPI sebagai mitra partisipatif pemerintah, bukan alat kekuasaan,” tegas Syamsul.

Pernyataan Syamsul Bahri Majjaga ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan marwah KNPI sebagai rumah bersama bagi pemuda, yang sejatinya berfokus pada kepentingan organisasi dan bukan untuk kepentingan politik jangka pendek.(eng)