KLIKSANDI.COM, Makassar — Kementerien investasi/BKPM, menyalahkan kepala daerah di Sulsel terkait tidak optimalnya proyek kereta api Sulsel. Dia menyebut, kepala daerah tidak memback up program nasional itu dengan regulasi yang kuat.

“Contoh kereta api Parepare, Makassar-Parepare, jalan gak? Penuh gak? Itu karena daerahnya tidak menyiapkan regulasi untuk mendukung itu. Di mana-mana namanya kereta api di mana pun perlu dan sangat penting, tapi karena daerah tidak siap dengan itu karena tidak peduli karena tahunya APBD, akhirnya kereta api sudah dibangun oleh presiden sebelumnya tapi tidak optimal,” ujar Gatot Subyargo Wijayadi Kementerian Investasi/BKPM.

Dia juga menyebut, mentalitas pemerintahan di Sulawesi Selatan yang dinilai terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pembangunan infrastruktur. Padahal, infrastruktur seperti kereta api memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Gatot menekankan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi nasional untuk mendorong investasi, namun implementasinya di tingkat daerah masih lemah. Kurangnya inisiatif dan sosialisasi dari pemerintah daerah terhadap potensi investasi menjadi persoalan serius.

“Berarti daerah harus lebih aktif, Jangan salahkan pusat, pusat sudah kasih banyak regulasi secara nasional tapi daerahnya ternyata tidak menyikapi itu. Berarti daerah sebenarnya belum melakukan sosialisasi yang lebih lebih lagi untuk terhadap investasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gatot mengungkapkan akar permasalahan yang menghambat peningkatan infrastruktur di daerah adalah pola pikir kepala daerah yang cenderung mempertahankan ketergantungan pada APBD.

“Kendalanya sederhana, kepala daerahnya itu pengen pakai APBD. Gunakanlah APBD semaksimal mungkin, sehingga APBD plus investasi menjadi tujuan pembangunan daerah. Itu yang perlu sinkronisasi,” tambahnya.

Meskipun demikian, Gatot mengakui potensi luar biasa yang dimiliki Sulawesi Selatan, di mana seluruh sektor unggulan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan.

“Kalau melihat potensi Sulsel luar biasa, semuanya masuk dalam RPJMN Pak Prabowo 5 tahun itu semuanya ada di Sulsel sektornya, cuman sekarang bagaimana menginternalisasikan ke semua pemerintah daerah di Sulsel dari mulai provinsi dan bupati walikota kemudian menjalankan itu dengan kepentingan sesuai regulasi,” imbuh Gatot.(eng)