KLIKSANDI.COM, Selayar — Anggota DPD RI, Andi Waris Halid ikut mewacanakan rencana pembentukan Kabupaten Takabonerate di Kepulauan Selayar. Dia menyebut pemekaran sangat penting demi memperbaiki akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang saat ini masih sangat terbatas, terutama karena jarak geografis pulau-pulau yang berjauhan.

Andi Waris Halid menyatakan dirinya mendukung penuh pemekaran Kepulauan Selayar, termasuk pemekaran Bone Selatan dan Luwu Tengah. Dengan pemekaran, pelayanan akan lebih dekat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan yang saat ini masih terbatas.

“Ini adalah langkah strategis untuk kemajuan daerah,” kata dia.

Lebih lanjut, Andi Waris Halid menegaskan pentingnya pemenuhan persyaratan administratif dalam proses pemekaran.

“Pemekaran harus melalui kajian dan uji sahih yang ketat, termasuk aspek administrasi geografis dan sumber daya alam, kemampuan fiskal kabupaten induk untuk membiayai daerah pemekaran, penyediaan dana untuk pilkada, hingga pendanaan dari kementerian keuangan,” kata senator asal Sulsel itu, Rabu (8/10/2025).

Semua persyaratan ini harus dipenuhi agar pemekaran tidak hanya menjadi perubahan administratif semata, tetapi benar-benar mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Bupati Selayar, Natsir Ali dalam pertemuan sebelumnya juga, mengungkapkan, pihaknya sebagai pemerintah daerah tidak akan mempersulit proses pemekaran ini.

“Kami memahami kondisi geografis yang berat dan tantangan pelayanan yang ada. Pemekaran merupakan solusi untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kepulauan Selayar,” ujarnya.

Ketua DPRD Selayar, Mappatunru, juga menambahkan, pihaknya sependapat bahwa pemekaran adalah sebuah keniscayaan yang harus didukung. Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sudah sepakat dan saling mendukung untuk memastikan proses ini berjalan lancar.

“Kajian akademis awal dari akademisi yang dilakukan juga sudah menunjukkan bahwa pemekaran layak secara geografis, fiskal, dan administratif,” ungkapnya.

Tokoh masyarakat dari Pulau Pasilambena M. Syukri yang juga anggota DPRD dari Dapil Pasimarannu dan Pasilambena salah satu pulau terjauh yang memerlukan perhatian lebih, menyampaikan harapannya.

“Saat ini untuk tiba ke pulau induk memakan waktu 31 jam dengan kapal. Ini sangat berat untuk kebutuhan sehari-hari, terutama layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih. Pemekaran adalah harapan agar layanan ini bisa lebih dekat dan cepat dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau terluar seperti kami,” ujar dia.

Kajian akademis dan administratif terkait pemekaran telah dilakukan secara mendalam, mencakup aspek administrasi geografis termasuk sumber daya alam dan jumlah penduduk, kemampuan fiskal kabupaten induk dalam membiayai daerah pemekaran, penyediaan dana pilkada, dana hibah dan sponsor, serta pendanaan dari kementerian keuangan.

Semua pihak berharap pemekaran ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat Kepulauan Selayar.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, pemekaran Kepulauan Selayar diharapkan tidak hanya menjadi pemisahan administratif, tapi juga langkah konkrit untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh kepulauan.(egg)