KLIKSANDI.COM — Pemerintah Kamboja menyebut jika perang itu dipicu oleh Thailand saat serangan ke sebuah candi bersejarah bernama Candi Ta Mian Thom pada Senin (14/07) lalu. Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan serta integritas teritorial Kamboja.

Dilansir dari media asal Kamboja, dalam keterangan resminya, Phnom Penh menyatakan bahwa seorang tentara dan warga sipil Thailand melakukan penyerangan fisik terhadap prajurit Kamboja yang secara sah bertugas di kompleks candi bersejarah itu.

Pemerintah menilai tindakan tersebut bukan sekedar konflik perbatasan, melainkan serangan simbolik terhadap harga diri bangsa dan warisan budaya Kamboja.

“Ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan kebenaran sejarah. Candi Ta Moan Thom merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya bangsa kami, dan klaim kami atas wilayah itu telah diakui dalam Konvensi Prancis-Siam 1907,” demikian pernyataan resmi pemerintah Kamboja.

Candi bersejarah

Candi Ta Moan Thom, yang terletak di wilayah sengketa antara kedua negara, telah lama menjadi titik panas dalam hubungan bilateral.

Berdasarkan Konvensi 1907 yang disepakati antara Prancis dan Siam (kini Thailand), wilayah candi tersebut masuk dalam teritori Kamboja.

Klaim ini diperkuat oleh sejumlah peta resmi yang diakui secara internasional serta pendaftaran situs tersebut di Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja.

Kamboja menilai tindakan masuknya pasukan dan warga Thailand ke kawasan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma internasional dan semangat kerja sama di lingkup ASEAN.

“Insiden ini mencederai nilai-nilai internasional dan merusak kepercayaan antara dua negara anggota ASEAN,” tegas pemerintah Kamboja.

Diplomasi vs ketegangan

Meski menghadapi provokasi dan tekanan nasionalistik, pemerintah Kamboja menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur hukum internasional.

Pemerintah juga telah mengajukan pengaduan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ), sebagai bentuk kepercayaan terhadap penyelesaian berbasis hukum.

Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya direspons oleh Thailand yang sejauh ini menolak keterlibatan lembaga hukum internasional dan lebih memilih penyelesaian secara bilateral.

Perbedaan pendekatan ini dinilai menunjukkan ketidaksesuaian sikap Thailand terhadap prinsip-prinsip ASEAN tentang penyelesaian damai dan penghormatan kedaulatan.

Phnom Penh juga mengkritik sikap ganda Thailand yang menurutnya sering mengedepankan citra damai namun menunjukkan aksi militer yang kontraproduktif di lapangan.

“Tindakan kekerasan ini memperlihatkan lemahnya disiplin militer dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip ASEAN,” tambah pernyataan tersebut.

Situasi ini menjadi cerminan tantangan yang lebih luas di Asia Tenggara, khususnya dalam menkoordinasikan warisan sejarah kolonial dengan hukum internasional modern.

Ketegangan ini dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas kawasan dan merusak kepercayaan antarnegara anggota ASEAN.

Konflik perbatasan ini juga mengingatkan pada insiden serupa pada Mei lalu yang menewaskan seorang tentara Kamboja, memicu balasan dari kedua belah pihak berupa penutupan perbatasan, sanksi perdagangan, hingga pengerahan militer.

“Gagalnya tindakan cepat dan tegas terhadap pelanggaran ini berisiko memperburuk suasana dan merusak kemajuan hubungan bilateral yang dibangun selama puluhan tahun,” ujar otoritas Kamboja.

Persatuan nasional

Kamboja menyerukan pentingnya kesadaran sejarah dan persatuan nasional di tengah situasi ini. Pemerintah menekankan perlunya edukasi bagi generasi muda mengenai sejarah perbatasan, termasuk pemahaman terhadap Konvensi 1907 dan warisan budaya bangsa.

Kamboja juga menekankan bahwa pendekatan damai tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan.

“Kami bangsa yang cinta damai, tetapi bukan bangsa yang pasif. Ketika didorong ke batas, kami akan berdiri tegak dengan kebenaran, persatuan, dan harga diri nasional,” tegas pemerintah.

Kamboja menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Thailand menunjukkan tanggung jawab moral, mengakui kesalahan, dan kembali pada prinsip hidup berdampingan secara damai.

Phnom Penh menegaskan akan terus berpegang pada hukum internasional dan memperjuangkan hak-haknya secara sah.(egg)