KLIKSANDI.COM – Izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang kini tengah menjadi sorotan publik karena dikhawatirkan merusak alam, akhirnya ditanggapi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat saat ini dilakukan oleh PT GAG Nikel (GN).

Bahlil menegaskan bahwa perizinan penambangan nikel di Raja Ampat tersebut sudah terbit jauh sebelum ia menjabat sebagai Menteri ESDM.

“PT GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN, sekali lagi saya ulangi, yang beroperasi itu alat PT GAG Nikel punya Antam,” kata Bahlil kepada media di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada 5 Juli 2025 lalu.

“IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu 2017, saya masih Ketua Umum HIPMI, belum masuk di kabinet,” imbuhnya, menjelaskan bahwa izin tersebut diterbitkan pada saat ia belum berada dalam jajaran pemerintahan.

Operasional dan AMDAL Sudah Ada Sejak Lama

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga membeberkan tentang operasional awal dan pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan.

“IUP-nya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018, nah sebelum beroperasi kan ada AMDAL, ini sudah ada,” ujarnya.

Penghentian Sementara dan Dukungan Menteri Kebudayaan

Meskipun izin telah terbit lama, Bahlil menyatakan telah memerintahkan penghentian sementara aktivitas penambangan tersebut untuk melakukan verifikasi lapangan.

Keputusan penghentian sementara ini mendapat dukungan dari Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.

“Ya kita sangat setuju, harusnya demikian, jangan sampai itu merusak,” ujar Fadli Zon usai Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal pada Jumat, 6 Juni 2025.

“Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang saya kira sangat indah di Raja Ampat,” tambahnya, menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam Raja Ampat yang terkenal.

Langkah verifikasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dampak lingkungan dari aktivitas penambangan nikel di salah satu spot keindahan alam Indonesia tersebut. (*)