KLIKSANDI.COM, Makassar — Kasus perdagangan anak kembali membuat heboh warga Makassar. Kasus ini, menyingkap tabir bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi warga Makassar hingga tega menjual anak kandungnya sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan ikut memberikan respons terkait dugaan kasus perdagangan anak di Makassar. Dia menyebut, salah satu faktor utama dari perdagangan anak ini adalah kesulitan ekonomi.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang pria bernama Anto (40) melaporkan istrinya, MT (38) ke Polda Sulawesi Selatan. MT diduga menjual dua anak kandungnya serta satu keponakan kepada pihak lain.

Veronica menilai fenomena kekerasan terhadap anak termasuk dugaan penjualan tidak bisa dilihat secara parsial. Ia menyebut persoalan ini berkaitan dengan tekanan ekonomi, konflik keluarga, hingga rendahnya pemahaman pengasuhan.

“Dari ujung kekerasan yang terjadi di keluarga, kalau ada orang tua yang melukai anak sendiri, bahkan menjual anaknya sendiri kita bisa melihat mungkin beban keluarga, beban kemiskinan, beban percekcokan, beban ekonomi yang jadi dasar. Juga beban pendidikan” ujarnya saat berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 26 Maret 2026.

Menurutnya, dalam setahun terakhir semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terungkap karena korban atau keluarga mulai berani melapor. Hal ini menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat sistem perlindungan.

“Makanya saya bilang kita ga bisa melihat satu per satu. Artinya di setiap daerah ini mejadi challenge kita bahwa begitu banyak masalah yang terjadi,” kata Veronica.

Veronica menekankan bahwa penanganan kasus tidak cukup dilakukan saat peristiwa sudah terjadi. Ia mendorong pendekatan yang lebih komprehensif, dimulai dari tingkat desa.

Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Ketika udah kasus baru lari, Susah. Harus dimulai dari hulu, dari desa, dari keluarga,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan sebagai subjek pembangunan, terutama karena banyak perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Pemerintah, kata Veronica, tengah mendorong berbagai program berbasis pemberdayaan. Seperti pengembangan kebun pangan lokal, komunitas usaha perempuan, hingga integrasi sektor pertanian dengan dukungan investasi.

Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, termasuk dalam pola pengasuhan anak.

“Kita ingin membangun ekosistem yang berkelanjutan, dari pangan, ekonomi, hingga pola asuh. Semua itu saling berkaitan,” ujarnya.

Kasus yang dilaporkan Anto bermula dari kecurigaannya terhadap keberadaan anak-anaknya yang satu per satu tidak lagi berada di rumah. Anto mengaku memiliki lima anak. Terdiri dari tiga anak kandung dari pernikahannya dengan MT, serta dua anak sambung.

Kecurigaan pertama muncul saat bayi mereka berinisial AZ yang baru berusia tiga bulan tidak diketahui keberadaannya.

Ia kemudian mendapat informasi dari Ketua RT setempat bahwa bayi tersebut diduga sudah dipesan sejak masih dalam kandungan, dengan uang panjar sebesar Rp1,8 juta.

“Saya dengar dari pak RT katanya sudah ada yang panjar sejak dalam kandungan. Bahkan sempat datang menagih setelah bayinya lahir,” kata Anto.

Kecurigaan semakin menguat ketika anak lainnya, berinisial AS juga tidak terlihat selama sekitar dua bulan terakhir. Anto menduga anak tersebut mengalami hal serupa.

Selain itu, ia juga memperoleh informasi bahwa anak sambungnya berinisial AI diduga telah dijual dengan melibatkan pihak keluarga dari istrinya.

Tak hanya itu, Anto mengungkap adanya dugaan transaksi terhadap bayi dari keluarga iparnya. Bayi tersebut disebut langsung diambil oleh seseorang setelah dilahirkan, dengan nilai transaksi sekitar Rp8 juta.

“Istri saya bilang bayi dari keluarganya itu langsung diambil orang dan sudah dibayar Rp8 juta,” ungkapnya.(egg)