KLIKSANDI.COM, Makale — Program pemerintah pusat yaitu transmigrasi mendapat penolakan di Tana Toraja. Program ini dinilai menjadi pintu masuk untuk menyalahgunakan anggaran negara.

Anggota dewan Fraksi Golkar, Randan Sampetoding menyampaikan penolakan ini pada Paripurna DPRD Tana Toraja penyerahan nota keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Hadir dalam paripurna itu adalah Bupati Tana Toraja, dr Zadrak Tombeg.

Menurut Randan, program transmigrasi hanyalah pintu masuk dan boleh jadi muncul persoalan didikemudian hari. “Jangan karena tergiur anggaran dari Pusat kita menerima semua program tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat” tegasny.

Dia memambahkan, pemerintah harusnya belajar dari transmigrasi sebelumnya di Bittuang dan Mengkendek. Dia menyebut, program itu tidak berjalan maksimal. Banyak penghuni yang ditinggalkan rumah, bahkan diperjualbelikan.

Bupati dr Zadrak Tombeg menanggapi pernyataan Randan Sampetoding katakan, transmigrasi program Pemerintah Pusat dan bagian dari sinergi dengan daerah.

“Sinergi tetap dijaga dan saling menghormati, namun bukan berarti harus diterima begitu saja jika kita semua sepakat menolak itulah yang terjadi” tutur Zadrak.

Zadrak jelaskan, transmigrasi nantinya juga relokasi masyarakat terdampak bencana alam tidak memiliki tempat tinggal.

“Proses program ini masih panjang kita semua menghormati kearifan lokal, pendapat dan keinginan masyarakat Tana Toraja” pungkas Zadrak.(egg)