KLIKSANDI.COM, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menargetkan kembali meraih piala Adipura, tahun ini. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Balai Kota Makassar.

Munafri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ia menyebut pengelolaan lingkungan tidak bisa diserahkan pada satu instansi semata.

“Adipura bukan lagi sekadar seremoni atau dokumentasi formalitas. Ini soal pembuktian nyata bahwa Kota Makassar benar-benar bersih, sehat, dan tertata,” tegas Munafri.

Saat ini, kata dia, Makassar telah masuk dalam radar pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk mengikuti kompetisi Adipura. Maka dari itu, perhatian ekstra dan langkah konkret dibutuhkan.

Salah satu program prioritas yang disampaikan yakni pembuatan 100.000 biopori. Program ini menyasar tingkat RT, di mana setiap RT diwajibkan memiliki biopori, eco enzyme, unit proses, serta budidaya maggot sebagai bagian dari sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat.

“Setiap RT wajib membuat biopori. Selain itu, mereka juga harus memiliki Eco Enzyme, unit proses, serta budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik,” ujar Munafri.

Ia juga menargetkan pertumbuhan bank sampah dan TPS3R di seluruh kecamatan. Jalur-jalur utama kota akan menjadi lokasi prioritas biopori, yang pemeliharaannya akan dilimpahkan pada petugas penyapu jalan.

Selain itu, Pemkot tengah menata ulang taman kota melalui skema kerja sama pihak ketiga. Beberapa taman telah masuk tahap akhir kesepakatan dan akan didesain ulang tahun ini.

“Taman kota tidak boleh lagi saling lempar tanggung jawab. Pengelolaannya harus dikerjasamakan agar punya sistem pengawasan yang baik,” ungkap Munafri.

Penataan kawasan pedestrian juga menjadi prioritas. Ia menegaskan, ke depan bukan lagi pejalan kaki yang menyesuaikan kendaraan, melainkan sebaliknya.

“Kebersihan bukan cuma urusan DLH atau Wali Kota. Ini tanggung jawab semua, dari SKPD, camat, lurah, RT, RW hingga masyarakat. Kalau kita kompak dan punya komitmen, insya Allah Makassar bisa lebih bersih dan berdaya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pusdal LH SUMA, Dr. Azri Rasul, memaparkan skema penilaian Adipura yang mengacu pada pengelolaan sampah dari hulu, tengah, hingga hilir.

“Kalau hotel, rumah sakit, sekolah atau kawasan industri bisa mengelola sampahnya sendiri, maka tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah. Semua selesai di tempat. Inilah yang menjadi fokus pembinaan kami,” ujar Azri.

Ia menjelaskan bahwa KLHK menekankan pentingnya pengelolaan mandiri di titik sumber oleh rumah tangga, pelaku usaha, hingga kawasan industri.

Pusdal LH SUMA saat ini telah mendorong pengelolaan mandiri di beberapa kawasan Makassar, termasuk kawasan industri yang masuk program Proper (Peringkat Kinerja Perusahaan).

Untuk itu, tim identifikasi lapangan dibentuk dan bekerja sama dengan seluruh kecamatan di Makassar. Tim ini akan melakukan inventarisasi praktik pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, baik oleh warga, pelaku usaha, sekolah, maupun kantor.

“Kami akan mencatat secara faktual jumlah dan jenis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga, pelaku usaha, sekolah, hingga kantor-kantor. Ini penting untuk menentukan seberapa besar sampah bisa diselesaikan di sumber,” jelasnya.

Data ini akan menjadi dasar penghitungan persentase pengelolaan mandiri di hulu. Targetnya, minimal 51,2% sampah harus dikelola secara mandiri, baik melalui bank sampah, TPS3R, kompos rumah tangga, maupun budidaya maggot.

“Bank sampah, pengolahan eco enzyme, maggot farming, hingga sistem e-Proses di kantor atau sekolah harus tercatat dan dikalkulasi secara terukur. Karena ini akan menentukan posisi kita dalam evaluasi nasional,” tutup Azri.(egg)