KLIKSANDI.COM – Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional oleh Kementerian Kebudayaan telah memicu perbincangan publik, mengingat tanggal tersebut juga bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Istana angkat bicara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa penetapan tanggal tersebut murni berasal dari masukan para budayawan, pekerja seni, dan pelaku tradisi.

“Dari hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai Hari Kebudayaan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 16 Juli 2025.

Menurut Hasan, tanggal ini ditetapkan untuk menjadi hari apresiasi bagi para seniman, budayawan, dan pelaku tradisi lainnya. “Supaya tidak hanya sekedar diingat tapi juga mendapat tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita,” imbuhnya.

Istana Menepis Isu “Cocoklogi”

Hasan Nasbi dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah tidak pernah melakukan “cocoklogi” atau mengutak-atik tanggal untuk kepentingan tertentu.

“Ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh Kementerian, itu ada dasarnya, apakah itu dasar hukum, dasar peristiwa, atau dasar sejarah,” jelasnya.

Ia lebih lanjut menerangkan bahwa pemilihan 17 Oktober memiliki dasar kajian. Menurut kajian Kementerian Kebudayaan, tanggal tersebut merupakan puncak pengakuan terhadap keberagaman bangsa.

Ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yang memasukkan Bhineka Tunggal Ika sebagai bagian dari Lambang Negara.

“Menurut Kajian yang disampaikan Kementerian Kebudayaan, ini puncak keberagaman bangsa dan budaya yang plural,” tambah Hasan.

“Kita tidak menganut otak-atik gathuk atau cocoklogi, kalau kebetulan nggak apa-apa, ini soal kebetulan,” tandasnya, menyingkirkan dugaan adanya kesengajaan terkait tanggal lahir Prabowo.

Pernyataan Istana ini sejalan dengan respons yang sebelumnya disampaikan oleh politikus PDIP, Aria Bima. Pada Senin, 14 Juli 2025, Aria Bima juga mengingatkan agar tidak ada penafsiran yang mengaitkan penetapan Hari Kebudayaan Nasional dengan hari ulang tahun Prabowo.

“Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan, dikerdilkan dengan hal yang berkaitan, persamaan hari lahirnya Pak Prabowo,” ujar Aria Bima di Kawasan Parlemen Senayan.

Aria Bima juga meyakini bahwa Prabowo sendiri tidak akan menyukai gagasan hari lahirnya secara sengaja dijadikan sebagai momen penting untuk negara.

“Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau kelahirannya kemudian dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti kebudayaan,” tambahnya.

Dengan klarifikasi dari Istana dan dukungan dari politisi, diharapkan fokus publik dapat kembali kepada esensi pentingnya Hari Kebudayaan Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia. (*)