KLIKSANDI.COM, Pinrang — Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulsel kini mencapai 474,91 hektare. Jumlah ini adalah rekapan kejadian sejak Januari hingga Juli. Jumlah terbanyak ada di Kabupaten Pinrang.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Fahrizal mengatakan, sebagian besar kejadian terjadi di luar kawasan hutan, tepatnya di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 444,34 hektare. Sementara 30,57 hektare lainnya berada di kawasan hutan produksi (HP).

Fahrizal menyampaikan bahwa Karhutla yang terjadi di Sulsel umumnya bersumber dari aktivitas pertanian masyarakat. Bukan dari kebakaran di dalam kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.

“Untuk hotspot cukup banyak dan setelah diidentifikasi, sebagian besar berada di luar kawasan hutan, tepatnya di kawasan pertanian dan perkebunan yang masuk kategori APL. Total luasannya mencapai sekitar 400 hektare. Ini terjadi dari Januari hingga awal Juli. Yang terbesar terjadi di Kabupaten Pinrang,” ujarnya.

Menurutnya, kebakaran tersebut umumnya disebabkan oleh praktik pembakaran lahan pascapanen yang masih dilakukan oleh sebagian petani.

Mereka membakar sisa jerami dan semak-semak di lahan garapan untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya. Namun, praktik ini berisiko menimbulkan kebakaran yang meluas, apalagi di tengah cuaca panas yang ekstrem.

“Berdasarkan identifikasi di lapangan, seperti yang disampaikan oleh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kebakaran ini terjadi karena lahan pertanian dibakar setelah panen. Ini yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur bahwa perlu ada edukasi kepada masyarakat agar jerami-jerami itu tidak perlu dibakar,” jelasnya.

Fahrizal menekankan bahwa sisa hasil panen seperti jerami sebenarnya bisa dimanfaatkan secara produktif, salah satunya dengan diolah menjadi silase sebagai pakan ternak, terutama saat musim paceklik.

“Jerami bisa dijadikan silase untuk pakan ternak. Ini sangat berguna, apalagi saat kita mengalami kekurangan pakan ternak. Ini yang harus terus diedukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fahrizal juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulsel dalam merespons potensi ancaman Karhutla. Ia menyebut Gubernur Sulsel telah memerintahkan jajaran terkait untuk menyiapkan berbagai skenario antisipasi, termasuk jika terjadi peningkatan jumlah hotspot di berbagai wilayah.

“Kami menyambut baik respon Pak Gubernur Sulawesi Selatan yang memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, bila nantinya ada eskalasi peningkatan titik hotspot dan kebakaran. Ini menunjukkan keseriusan dalam pencegahan,” ucapnya.

Lebih lanjut, BMKG turut memberikan informasi terkini terkait potensi kebakaran yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Berdasarkan analisis cuaca, wilayah Sulsel diperkirakan mengalami musim kemarau yang relatif singkat dan tergolong sebagai kemarau basah. Hal ini dinilai sedikit menguntungkan karena berpotensi mengurangi risiko kebakaran besar.

“Cuaca kemarau di Sulsel kali ini cukup pendek dan termasuk kategori kemarau basah. Ini menjadi faktor alami yang membantu meminimalkan kejadian kebakaran,” kata Fahrizal mengutip data BMKG.

Meski begitu, tantangan di lapangan masih cukup besar. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran hutan, khususnya tenaga Manggala Agni yang bertugas di tingkat KPH.

“Saat ini jumlah Manggala Agni yang dimiliki oleh KPH hanya sekitar 70 orang. Ini memang masih terbatas. Kami juga memiliki personel dari Kementerian, jadi nanti akan saling membantu. Namun perlu diketahui bahwa tenaga Manggala Agni di KPH itu sebagian besar masih pemula,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal itu, KLHK melalui balai pelatihan kehutanan menyatakan kesiapan untuk melakukan peningkatan kapasitas atau upscaling terhadap personel yang ada.

“Kami siap melaksanakan diklat atau pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga Manggala Agni di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel,” jelas Fahrizal.

Selain berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, pembakaran lahan pertanian juga memicu peningkatan emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

“Dampaknya bukan hanya skala lokal. Selain menghasilkan emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim, secara mikro juga berdampak pada kesuburan tanah. Organisme tanah seperti cacing bisa mati, padahal mereka berfungsi penting dalam menggemburkan tanah,” tegasnya.

Fahrizal berharap dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota di Sulsel dalam upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla. Ia menegaskan bahwa KLHK telah menggerakkan personel di kawasan hutan, namun untuk area di luar kawasan tersebut, diperlukan sinergi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

“Kalau di kawasan hutan kami sudah ada Manggala Agni. Tapi untuk di luar kawasan hutan, peran BPBD sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” pungkasnya.(egg)