KLIKSANDI.COM – Operasional penyelenggaraan jemaah haji 2025 telah resmi berakhir pada 10 Juli 2025, ditandai dengan kembalinya Kloter KJT 28 ke Tanah Air. Dengan rampungnya seluruh rangkaian ibadah, layanan Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi pun turut menghentikan operasionalnya.

Selama musim haji tahun ini, KKHI Daker Madinah telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 241 jemaah, baik rawat inap maupun rawat jalan. Tiga diagnosis penyakit yang paling banyak ditangani adalah pneumonia, hipertensi, dan diabetes melitus.

Penyelenggaraan haji 2025 diwarnai oleh berbagai perubahan aturan dari Arab Saudi, yang sempat menjadi tantangan bagi tim medis Indonesia. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, dr. Mohammad Imran, mengungkapkan kendala yang dihadapi.

“Beradaptasi dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dengan informasi yang kurang jelas dari awal, di sini kita terkendala dalam bertugas,” ujar dr. Imran, Minggu (13/7), dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Ia menambahkan, “Izin operasional KKHI terbatas pada rawat jalan dan jumlah klinik sektor juga dibatasi jumlahnya.”

Imran juga menyampaikan bahwa permasalahan izin operasional yang sempat tersendat ini menyebabkan tim medis beberapa kali disidak oleh otoritas Arab Saudi.

Meski menghadapi tantangan, ada kabar positif terkait data jemaah yang wafat. Imran menyatakan adanya penurunan jumlah dibandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun 2024.

“Tahun ini, data Siskohatkes per tanggal 10 Juli 2025, cut-off pukul 16.00 WAS terdapat 446 jemaah haji yang wafat,” kata Imran.

“Menurun dari tahun 2024 dengan sejumlah 461 orang jemaah yang meninggal dunia,” terangnya.

Secara kumulatif, selama 70 hari pelaksanaan ibadah haji, sebanyak 1.710 jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), dengan diagnosis terbanyak adalah pneumonia, diabetes melitus, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Sementara itu, terkait kefarmasian, tercatat 12.396 layanan dengan pemakaian obat terbanyak adalah tablet flu batuk kombinasi.

Penurunan angka kematian ini menjadi indikator positif upaya peningkatan layanan kesehatan, meski diiringi dengan adaptasi terhadap dinamika regulasi di Tanah Suci. (*)