KLIKSANDI.COM – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan oleh dua tokoh dunia, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu.

Dalam pertemuan makan malam di Washington DC pada Rabu, 9 Juli 2025, keduanya membahas rencana relokasi warga Gaza dan ambisi pembangunan kawasan elite di wilayah tersebut.

Pertemuan yang dilaporkan berlangsung santai itu ternyata menyentuh isu yang sangat sensitif, yang telah menjadi akar konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Netanyahu secara terbuka mengungkapkan gagasannya tentang relokasi warga Gaza ke negara-negara tetangga sebagai langkah menuju perdamaian.

“Jika mereka ingin tinggal, mereka boleh tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi,” ujar Netanyahu seperti dilansir dari Al Jazeera pada Kamis, 10 Juli 2025.

“Seharusnya ini bukan penjara. Seharusnya ini tempat terbuka dan memberi orang pilihan bebas,” imbuhnya, menawarkan visi yang memicu perdebatan.

Netanyahu menuturkan, ide tersebut bertujuan memberikan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina, khususnya yang kini terjebak di Jalur Gaza.

Ia mengklaim, Israel dan AS tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan sejumlah negara untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Kami bekerja sama dengan Amerika Serikat secara erat untuk menemukan negara-negara yang akan berupaya mewujudkan apa yang selalu mereka katakan,” ujarnya.

“Bahwa mereka ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi Palestina. Saya rasa kami hampir menemukan beberapa negara,” sambung Netanyahu, tanpa menyebutkan negara spesifik yang dimaksud.

Ambisi “Riviera of the Middle East” dan Respons Internasional

Sebelumnya, pada awal tahun 2025, Presiden Trump sempat membawa narasi pembangunan kawasan elite di Gaza pasca-relokasi warga. Saat itu, Trump membayangkan wilayah tersebut akan disulap menjadi kawasan pesisir mewah yang dijulukinya sebagai ‘Riviera of the Middle East’.

“Sesuatu yang baik akan terjadi,” sesumbar Trump dikutip dari AFP dalam artikel yang tayang pada Februari 2025 lalu.

Namun, pernyataan kedua tokoh ini segera memicu respons beragam dari komunitas internasional dan pegiat kemanusiaan.

Banyak pihak menilai rencana relokasi paksa warga dari tanah kelahiran mereka justru akan memperburuk krisis kemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Apalagi, wilayah sekitar Gaza seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon selama ini telah menampung banyak pengungsi Palestina akibat konflik yang berkepanjangan.

Negosiasi Gencatan Senjata Berlangsung, Jeda Konflik di Tengah Kontroversi

Bersamaan dengan kontroversi ini, perwakilan Israel diketahui tengah berada di Qatar untuk melakukan negosiasi dengan perwakilan Hamas.

Agenda utama mereka adalah membahas gencatan senjata selama 60 hari demi pertukaran sandera dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Gencatan senjata ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengakhiri konflik berdarah yang kembali memuncak sejak 7 Oktober 2023.

Namun, sebagian publik menyoroti masih adanya jurang perbedaan yang besar antara tuntutan Hamas dan posisi Israel.

Di tengah upaya meredakan konflik bersenjata, ide relokasi warga Gaza dan pembangunan kawasan elite ini tetap menjadi pertanyaan besar dan sumber ketegangan baru di panggung geopolitik Timur Tengah. (*)