KLIKSANDI.COM, Makassar — Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi harus berdiri selama dua jam tanpa jeda. Dia membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi di DPRD Sulsel. Salah satu yang dibahas adalah tentang utang Pemprov Sulsel yang tembus Rp1,36 Triliun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memiliki utang yang cukup besar. Utang ini baru bisa lunas pada 2027.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi saat membacakan jawaban eksektif atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel. Jawaban eksekutif ini digelar dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa malam, 8 Juli 2025.

“Total utang daerah yang masih harus diselesaikan adalah Rp1,36 triliun. Kami komitmen menyelesaikannya secara bertahap hingga tahun 2027 agar tidak menjadi beban pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti penataan aset daerah yang menjadi perhatian serius Pemprov. Banyak aset yang secara administratif tercatat, namun sulit dijangkau secara fisik karena berada di wilayah terpencil.

“Ada aset kita yang masih tercatat tapi secara fisik sulit dijangkau. Sertifikasi dan penataan aset ini akan terus kami lakukan demi kejelasan status dan nilai aset daerah,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Fatmawati Rusdi berdiri tanpa jeda selama lebih dari dua jam untuk menyampaikan dokumen jawaban pemerintah setebal 126 halaman. Rapat sendiri berakhir pada pukul 23.30 WITA.

Berdasarkan laporan realisasi keuangan tahun 2024, Pemprov Sulsel mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp9,9 triliun atau 98,33 persen dari target yang telah disesuaikan menjadi Rp10,16 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar Rp5,375 triliun atau 97,42 persen dari target. Dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp9,8 triliun atau 97,48 persen dari pagu sebesar Rp10,056 triliun. Belanja pegawai mendominasi dengan nilai Rp3,79 triliun (99,54 persen), disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar Rp2,082 triliun (93,31 persen).

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp27,297 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp133,877 miliar atau 99,91 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2024 sebesar Rp84,83 miliar.

Fatmawati menegaskan, keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun beruntun adalah wujud transparansi dan akuntabilitas. Namun, ia mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan kita semakin baik. Namun, kami tidak berpuas diri karena masih banyak yang harus dibenahi,” ungkap Fatmawati.

Ia menyampaikan apresiasi atas seluruh catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Sulsel. Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian konstruktif yang akan menjadi dasar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

“Kami berterima kasih atas seluruh masukan fraksi DPRD. Setiap kritik adalah masukan berharga yang akan menjadi pijakan kami memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan,” kata Fatmawati.

Fatmawati mengakui bahwa Pemprov Sulsel menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan keuangan, salah satunya terkait utang belanja dan transfer daerah yang nilainya cukup besar.

Terkait RPJMD 2025–2029, Fatmawati menyebut dokumen perencanaan tersebut disusun berdasarkan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“RPJMD menjadi dasar pengukuran kinerja pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan isu strategis daerah dan selaras dengan RPJMN,” ujarnya, seraya berharap dukungan DPRD agar dokumen tersebut secepatnya disahkan.

Fatmawati mengakhiri dengan harapan terciptanya sinergi yang lebih solid antara eksekutif dan legislatif. “Kami ingin pembangunan Sulawesi Selatan berjalan lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa mayoritas fraksi memahami dan menerima jawaban yang disampaikan pemerintah provinsi.

“Hal-hal teknis akan dibahas lebih rinci di Pansus. Kami mengapresiasi penjelasan Ibu Wagub yang sangat komprehensif,” ujarnya.

Di tempat yang sama sejumlah fraksi seperti Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Fraksi Harapan menyatakan sepakat agar pembahasan dilanjutkan ke tingkat panitia khusus (Pansus).

“Kami sepakat bahwa pembahasan Ranperda APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029 sangat strategis demi pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan,” ujar Andi Patarai Amir dari Fraksi Golkar.(egg)