KLIKSANDI.COM, Makassar — Proyek kereta api Makassar-Parepare dianggap sebagai sebuah proyek gagal. Proyek tersebut kini menjadi beban Kereta Api Indonesia (KAI) dan APBN.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu menyampaikan hal itu dalam sebuah video yang diunggah di akun X (dahulu twitter) @msaid_didu Senin (7/7/2025). Dia menyebut, proyek tersebut contoh nyata pembangunan tanpa dasar kebutuhan.

Menurutnya, jalur yang hanya menghubungkan sebagian wilayah dari Barru ke Maros itu tidak menjawab kebutuhan logistik maupun mobilitas masyarakat.

“Saya orang Makassar, saya tahu. Dari Parepare ke Makassar itu mobil pribadi seperti Avanza saja sering kosong. Artinya, permintaan penumpang belum ada,” tegasnya

Proyek yang digagas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini awalnya dirancang sebagai jalur penghubung antarkota utama di Sulsel. Namun, hingga kini, relnya belum menyambungkan dua kota sesuai namanya. Kereta hanya beroperasi antara tiga kabupaten: Barru, Pangkep, dan Maros.

Dia mengatakan, jalur kereta api juga sudah tidak sesuai dengan perencanaan awal. Menurutnya, awalnya jalur kereta api masuk di area permukiman padat penduduk dan pusat ekonomi. Belakangan, jalur ini berubah menjadi kereta wisata. Rutenya dialihkan ke arah pabrik semen Tonasa.

“Yang terjadi justru rel dibelokkan ke pabrik semen. Bahkan disebut akan menjadi ‘kereta api semen’,” kata Said.

Dia mengatakan, jika dijadikan sebagai kereta api semen dalam jarak pendek, hal itu tidak akan ideal dilakukan dengan kereta api. Jika di bawah 20 kilometer, seharusnya cukup menggunakan conveyor.

“Bila di bawah 400 kilometer, jelas dia, lebih efisien dengan truk,” kata dia.

Dia menambahkan, biaya operasional kereta api itu kini dibebankan kepada masyarakat luas. Akibatnya, biaya subsidi silang dari PT KAI menyebabkan harga tiket kereta api di daerah lain ikut terkerek naik.

“Mau tidak mau, rakyat yang tidak pernah naik kereta Makassar–Parepare ikut membayar kerugiannya lewat tiket Jakarta–Surabaya yang jadi mahal,” ujarnya.

Meski fisik jalur kereta telah berdiri, dampaknya justru menjadi beban operasional bagi KAI dan APBN. Sementara itu, jalur yang belum tersambung penuh ke Makassar maupun Parepare menjadikan proyek ini belum fungsional secara strategis.

“Ini pelajaran penting. Infrastruktur harus dibangun dari kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar proyek,” tutup Said. (egg)