KLIKSANDI.COM, Lombok — Rencana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani batal dilaksanakan. Padahal, kereta ini diharapkan bisa membantu akses wisatawan dan mengurangi kecelakaan ke Gunung Rinjani itu.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut batalnya pembangunan kereta gantung ini terjadi lantaran ketidak pastian investor.

“Kabar dari investor hilang, jadi batal,” ujar Kepala Bapperida Lombok Tengah, Lalu Wiranata, seperti yang dilansir Antara, Sabtu 5 Juli 2025.

Peletakan batu pertama kereta gantung itu sebenarnya sudah dilakukan sejak Desember 2022. Rencananya, kereta gantung itu sudah selesai dibangun, tahun ini. Saat itu, investor asal China bersama pemerintah daerah meletakkan batu pertama yang menandai akan dibangunnya jalur kereta gantung di Gunung Rinjani.

Sayangnya, tidak ada kelanjutan dari pihak investor yang diduga memiliki masalah internal perusahaan. “Alasan batal kami tidak tahu. Kemungkinan alasan internal perusahaan,” jelasnya.

Mengetahui tak ada kepastian, pihak pemerintah daerah telah melaporkannya kepada pemerintah provinsi NTB. Mereka berharap agar segera mendapatkan investor lain yang akan mewujudkan pembangunan kereta gantung tersebut.

Kereta gantung Rinjani ini rencananya akan berlokasi di kawasan hutan lindung di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Total luas lahan yang akan digunakan berkisar hingga 500 hektar dengan panjang jalur kereta mencapai 10 kilometer.

Nantinya, ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. Lokasi puncak pemberhentian kereta gantung terletak sekitar dua kilometer di bawah Pos Pelawangan Rinjani.

Pembangunan kereta gantung ini lebih dari sekedar fasilitas di Gunung Rinjani, melainkan juga memperkuat pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dengan demikian, kunjungan wisatawan domestik maupun asing di Lombok Tengah otomatis akan semakin meningkat.

Kereta gantung yang menelan anggaran hingga Rp2,2 triliun itu tentu akan menunjang peningkatan ekonomi termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dampak ekonomi pasti ada. Semoga bisa terwujud,” katanya.(egg)