Gubernur Khofifah Dipanggil KPK Buntut Dugaan Skandal Korupsi Dana Hibah Jatim

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

KLIKSANDI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan skandal korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo seraya menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Jatim tahun anggaran 2021-2022.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022,” kata Budi dalam pernyataan resminya, pada Jumat, 20 Juni 2025.

“(Terhadap) KIP (Khofifah Indar Parawansa), Gubernur Jawa Timur,” imbuhnya.

Pemanggilan terhadap Gubernur Khofifah itu diketahui untuk pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 Juni 2025. Selain itu, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslahah turut dipanggil.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” tegas Budi.

Sebelumnya diketahui, sejauh ini telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022.

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

Terpisah, Tessa Mahardhika pernah mengungkap secara rinci terkait 21 tersangka dalam kasus tersebut.

“Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022,” kata Tessa kepada awak media, Jakarta, pada 12 Juli 2024 lalu.

“Bahwa dalam sprindik tersebut telah ditetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi,” imbuhnya.

Sementara itu, empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara. (*)

Leave a Reply