KLIKSANDI.COM – Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PD IPM Makassar melayangkan protes keras terhadap Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan (PW IPM Sulsel).

Protes ini muncul akibat tindakan sepihak PW IPM Sulsel yang menggelar pertemuan dengan Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan PD IPM Makassar sebagai struktur resmi di tingkat daerah.

Pertemuan yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut dinilai mencederai prinsip koordinatif dan tata adab berorganisasi.

Menurut PD IPM Makassar, tindakan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap eksistensi dan tanggung jawab mereka di wilayah kerja yang menjadi amanahnya.

“Kami menilai langkah tersebut sebagai bentuk kelalaian yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal teknis komunikasi belaka, tetapi menyangkut marwah dan kedaulatan struktur organisasi di tingkat daerah,” tegasnya.

“Jika pola seperti ini dibiarkan, maka akan lahir preseden buruk yang merusak tatanan organisasi kita sendiri,” tambah Ketua Umum IPM Makassar dalam keterangannya pada Kamis, 19 Juni 2025.

PD IPM Makassar menilai tindakan PW IPM Sulsel sebagai bentuk arogansi struktural yang melompati kewenangan.

Hal ini seolah mengabaikan eksistensi dan tanggung jawab IPM Makassar di wilayah kerjanya.

Di tengah upaya menjaga harmoni hubungan antara IPM dan Persyarikatan Muhammadiyah, tindakan seperti ini justru dinilai kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan salah tafsir di kalangan Ayahanda Muhammadiyah, serta menurunkan kredibilitas IPM itu sendiri.

“Kami bukan anti terhadap dialog atau pertemuan. Tetapi pertemuan yang melibatkan lembaga struktural seperti PDM jelas harus melewati prosedur yang sesuai,” ungkapnya.

“Jangan sampai tindakan sepihak ini menimbulkan kesan bahwa PD IPM Makassar tidak mampu menjalankan tugasnya, padahal kami tidak pernah dilibatkan maupun diberi informasi sekecil apapun terkait agenda tersebut,” lanjut Ketua Umum PD IPM Makassar.

PD IPM Makassar khawatir tindakan tersebut akan menciptakan miskomunikasi dan persepsi yang keliru, baik di internal IPM maupun dalam pandangan Ayahanda Muhammadiyah.

Keterlibatan langsung struktur wilayah dalam ranah daerah tanpa sepengetahuan PD IPM Makassar juga mengesankan adanya pembiaran terhadap otonomi daerah yang seharusnya dijaga bersama.

“IPM bukan organisasi personalistik yang bisa dijalankan sesuka hati oleh siapa pun. Ia berdiri dengan landasan nilai, adab, dan tata kelola yang jelas. Ketika struktur dilangkahi, maka kami sebagai penjaga marwah daerah wajib bersuara,” tutup Ketua Kader IPM Makassar.

Mendesak Klarifikasi dan Perbaikan Komunikasi

Pernyataan protes ini disampaikan dalam semangat perbaikan dan diharapkan menjadi titik refleksi bagi semua tingkatan pimpinan agar tidak abai terhadap prinsip keadaban organisasi.

PD IPM Makassar menekankan bahwa sinergi itu penting, namun tidak boleh mengorbankan etika struktural.

Dalam semangat persaudaraan dan perbaikan, PD IPM Makassar mendorong agar PW IPM Sulsel dapat melakukan klarifikasi terbuka serta mengedepankan pola komunikasi yang lebih transparan dan menghargai struktur di bawahnya dalam setiap aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan.

Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pola komunikasi dan manajemen organisasi di tingkat wilayah.

PD IPM Makassar mendesak agar PW IPM Sulsel segera memberikan klarifikasi resmi serta membangun kembali komunikasi yang sehat dan menghormati tatanan struktural IPM yang telah tertib selama ini. (*)