KLIKSANDI.COM – Makassar -Kekhawatiran terhadap ekspansi industri tambang nikel di wilayah pesisir dan laut kembali mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Dampak Tambang Nikel pada Ekosistem Pesisir-Laut: Geger dan Cemas dari Raja Ampat”, yang digelar di Cafe Boska, Tanjung Bunga, Makassar, pada Selasa sore (10/6).

Acara ini menghadirkan beragam peserta, mulai dari pegiat lingkungan, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat sipil.

Diskusi diselenggarakan atas kolaborasi sejumlah organisasi, di antaranya Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKL Indonesia), EcoNusa Foundation, Indonesian Fisheries Society (IFS), Jaringan LSM dan Praktisi Kelautan, serta berbagai organisasi masyarakat sipil dalam gerakan PELAKOR (Peduli Laut dan Konservasi Ruang Laut).

Diskusi diawali dengan pemutaran film dokumenter pendek berjudul “Raja Ampat: Pertaruhan Para Pihak”, yang mengungkap konflik antara kepentingan industri tambang dan keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

“Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi juga warisan dunia. Jika hutan dan lautnya rusak karena tambang nikel, itu bukan hanya kerugian ekologis, tetapi juga kehilangan nilai sosial dan budaya,” tegas Ahmad Yusran, aktivis lingkungan yang turut hadir.

Kekhawatiran Mendesak: Nikel, Iklim, dan Kehidupan Pesisir

Diskusi berlangsung intens dengan pemaparan berbagai data tentang dampak tambang nikel, mulai dari sedimentasi laut, pencemaran air, degradasi terumbu karang, hingga menyusutnya wilayah tangkap nelayan.

Beberapa studi juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, seperti konflik lahan dan hilangnya mata pencaharian tradisional masyarakat pesisir.

Para ilmuwan kelautan yang hadir mengingatkan bahwa investasi tambang nikel yang kerap dibingkai sebagai bagian dari transisi energi hijau untuk kendaraan listrik berisiko menjadi ironi jika mengorbankan kawasan bernilai ekologis tinggi.

“Transisi energi tidak boleh menjadi alasan baru untuk eksploitasi sumber daya secara membabi buta,” lanjut Ahmad Yusran.

Seruan Aksi: Lindungi Wilayah Adat dan Kawasan Konservasi

Forum ini menyerukan moratorium pemberian izin tambang di wilayah pesisir dan laut, khususnya yang berbatasan dengan kawasan konservasi dan wilayah adat. Selain itu, pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan juga menjadi sorotan utama.

Diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk menyampaikan hasil pertemuan ini kepada para pemangku kebijakan, termasuk pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Para peserta juga sepakat untuk memperluas kampanye kesadaran publik melalui media sosial dan jaringan komunitas demi mendorong perlindungan laut Indonesia dari ancaman tambang nikel.