KLIKSANDI.COM, Jakarta — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa (13/5/2025). Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara DPP PSI Beny Papa mengatakan, proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025 dan seluruh prosesnya dilakukan di Kantor DPP PSI, Jakarta.

“Per hari ini, tanggal 13 Mei, kami membuka masa pendaftaran bakal calon ketua umum Partai PSI yang seluruh prosesnya akan dilaksanakan di Basecamp DPP PSI pada pukul 09.00 sampai 18.00 dengan syarat khusus,” ujar Beny, dalam konferensi pers.

Beny mengatakan, syarat khusus yang dimaksud adalah surat dukungan resmi dari lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI dari seluruh Indonesia.

“Bakal calon ketua umum yang akan mendaftar sebagai ketua umum Partai PSI wajib membawa surat dukungan resmi dari 5 DPW dan 20 DPD dari seluruh Indonesia,” ujar Beny.

Setelah pendaftaran ditutup, Komite Kongres PSI akan memverifikasi seluruh berkas dan mengumumkan siapa saja yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum.

“Kita akan tetapkan dan kita akan umumkan sebagai calon ketua umum setelah melewati proses verifikasi berkas-berkas. Ini akan ditetapkan oleh Komite Kongres Partai PSI,” imbuh dia.

Para calon yang lolos verifikasi akan memasuki masa kampanye pada 19 Juni hingga 11 Juli 2025. Mereka diberi keleluasaan untuk menyampaikan visi dan misi kepada anggota PSI di seluruh Indonesia.

“Pada tanggal 19 Juni sampai 11 Juli, kami memberikan waktu kepada para calon ketua umum yang sudah diumumkan untuk memperkenalkan diri, melakukan dialog khususnya dengan para anggota Partai PSI,” kata Beny.

PSI juga akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada 10 Juli 2025. Para pemilih adalah kader PSI yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) yang sudah diverifikasi oleh Komite Kongres.

Pemungutan suara akan berlangsung pada 12–19 Juli 2025 menggunakan sistem e-voting. Hasil pemilu raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.

Terinspirasi Jokowi Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyatakan, pemilihan ketua umum secara langsung oleh kader ini merupakan langkah PSI untuk menjadi partai yang lebih terbuka.

Dia mengakui bahwa langkah ini terinspirasi Jokowi yang sempat menyatakan gagasannya soal partai “Super Tbk”.

“Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box,” kata Andy.

Andy menuturkan, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menekankan pentingnya membangun partai yang “super terbuka”, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umum. “Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan?” ujar Andy.

PSI kemudian mempelajari praktik serupa yang sudah diterapkan oleh partai-partai anak muda di luar negeri, seperti Podemos di Spanyol dan Five Star Movement di Italia. Menurut Andy, langkah ini menjadi bagian dari transformasi PSI menjadi partai “Super TBK”, yakni partai yang dimiliki oleh anggotanya secara luas, bukan segelintir elite.

“Kalau ditanya kenapa PSI memilih jalan seperti ini, ini adalah salah satu langkah kami untuk mulai menjadi apa yang kami sebut sebagai partai super terbuka, partai super TBK,” ucap Andy.

Tim PSI doakan Jokowi

Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, Andy menyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun selama memenuhi syarat. “Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas,” kata Andy.

Andy menegaskan, setiap calon ketua umum harus memiliki KTA PSI, terverifikasi sebagai kader, dan memperoleh minimal lima rekomendasi dari DPW serta 20 dari DPD.

“Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI, dan itu ditunjukkan dengan kesediaan menjadi anggota PSI,” ujar dia.

Ia menambahkan, syarat dukungan dari DPW dan DPD berlaku untuk semua calon, termasuk Ketua Umum saat ini, Kaesang Pangarep, maupun mantan ketua umum lainnya jika ingin mendaftarkan diri.

“Apakah mantan ketua umum bisa mencalonkan diri? Boleh. Yang paling penting adalah mendapatkan syarat dukungan minimal, ya, termasuk juga Mas Kaesang. Dan apakah Mas Kaesang akan mencalonkan diri kembali? Nanti kita tanyakan kepada Mas Kaesang,” kata Andy.

Andy juga menekankan bahwa setiap DPW dan DPD hanya boleh memberikan satu rekomendasi kepada satu bakal calon.

“Misalnya DPW DKI Jakarta memberikan dua surat rekomendasi, itu enggak boleh. Jadi, satu aja. Ini menjadi syarat yang kami anggap cukup fair untuk memperlihatkan bahwa seorang kandidat itu punya akar, punya dukungan di bawah,” pungkas dia.(eng)